Komisi I DPR: Pansel Calon Anggota KPI Lebih Berkualitas

466
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | POLITIK – Komisi I DPR menilai panitia seleksi (pansel) anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kali ini jauh lebih baik dan berkualitas dibandingkan dengan pansel yang dibentuk oleh KPI pada periode sebelumnya.

“Faktanya, sejauh ini kami melihat pansel yang dibentuk pemerintah yang terdiri atas para tokoh masyarakat jauh lebih baik dan berkualitas dibandingkan pansel yang dibentuk oleh KPI sebelumnya,” kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Evita Nursanty kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (18/7).

Hal itu disampaikan Evita Nursanty menyusul gugatan yang dilakukan sejumlah warga ke Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini, terkait proses seleksi anggota KPI Pusat periode 2016-2019. Gugatan tersebut disampaikan Fajar A Isnugroho (warga Sidoarjo, Jawa Timur) bersama penggugat lainnya, yakni Alem Febri Sonni (warga Makassar, Sulsel), Achmad Zamzami (aktivis muda NU), dan Arie Andyka (praktisi hukum).

Menurut Evita, tidak ada yang dilanggar dalam proses seleksi anggota KPI kali ini, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. “Tidak ada yang dilanggar. Pemerintah mendapat tugas dari DPR, dalam hal ini Komisi I, untuk membentuk pansel, dan itu sudah dilakukan. Kami melihat dalam daftar pansel itu diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mumpuni di bidangnya,” katanya.

Dikatakan, Pasal 10 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI dan tidak ada hubungannya dengan keabsahan pansel. “Jadi, itu konteks yang berbeda. Proses seleksi tidak ada kaitannya dengan syarat. Kalau dikatakan representasi dari masyarakat, anggota pansel yang dipilih ini menurut saya sudah sangat representatif dan sangat tepat,” ucap Evita.

Demikian halnya dengan batas usia, menurut Evita, dalam UU Penyiaran juga tidak diatur batas usia sehingga wajar saja jika pansel membuat syarat usia minimal dan tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan yang bisa ditanyakan langsung kepada pansel.

“Kecuali kalau dalam undang-undang sudah dipatok batas usia tertentu jelas akan salah jika pansel membuat batasan usia yang berbeda. Ini tidak diatur di UU, sehingga boleh saja kalau pansel mempunyai pemikiran lain untuk mengaturnya. Tetapi, sekali lagi, pansel tentu punya pertimbangan lain,” sambungnya.

Evita juga tidak sepakat dengan apa yang disebut para penggugat bahwa proses seleksi anggota KPI ini mengancam demokrasi dan kemerdekaan pers. Apalagi, jika disebut pengawas penyiaran terkooptasi oleh kepentingan kekuasan terhadap pers.

“Kami di DPR mempunyai niatan yang sama untuk membangun demokrasi dan kebebasan pers. Kami tidak ingin setback, itu sudah jalan yang dipilih bangsa ini. Kita bisa melihat dalam proses seleksi 27 calon anggota KPI di Komisi I DPR sekarang, mereka cukup mumpuni dan berkualitas, kita lihat saja nanti hasilnya,” kata Evita.

Meski begitu, dia mengatakan, wajar saja jika ada sekelompok masyarakat yang tidak puas untuk melakukan gugatan ke MK. Sebagai negara hukum, semua pihak juga harus menghargai upaya itu. “Silakan saja. Tetapi, menurut saya, sebaiknya kita tidak perlu bereaksi berlebihan. Kalau misalnya ada yang belum memiliki kesempatan untuk mengabdi di KPI kali ini, kesempatan masih terbuka lebar tahun berikutnya,” kata dia.

Sebelum ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membentuk pansel anggota KPI yang terdiri atas Prof Dr Arief Rachman, MPd; Prof Dr Bambang Wibawarta, SS, MA; Deddy Hermawan; Freddy H Tulung; Idy Muzayyad, SH, MSi; Linda Amalia Sari Gumelar, SIP; KH Masdar Farid Mas’udi; Dr Mohamad Sobary; Prof Rhenald Kasali, PhD; Prof Sasa Djuarsa Sendjaja, MA, PhD; dan Dr Seto Mulyadi, SPsi, MSi.

Pansel yang diketuai Freddy H Tulung itu bekerja sejak pendaftaran seleksi dilaksanakan secara online pada 12 hingga 26 April 2016. Kemudian, dari ratusan nama, sebanyak 27 nama akhirnya diserahkan ke Komisi I DPR untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 28 Januari 2016, disepakati perekrutan calon anggota KPI Pusat dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Asni Ovier/AO

BeritaSatu.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here