Pengelolaan Terminal Jatijajar Diambil Alih

156
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | DEPOK – Kabar buruk melanda Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Pasalnya, mulai 1 April 2017, mendatang, terminal tipe A Jatijajar akan diambil alih dan dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Akibat kebijakan ini berdampak langsung pada hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) Pemkot, lantaran hasil dari pengeloaan terminal itu tidak akan dibagi ke pemerintah daerah.

“Yang pasti ini akan mengurangi PAD yang sangat besar bagi Pemkot. Kebijakan pengambil alihan itu karena Dishubnya lamban menyelesaikan pekerjaan pembangunan Terminal Jatijajar. Terminal ini merupakan terminal terbesar yang pernah ada di wilayah Jawa Barat,” tegas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkot Depok, Farah Mulyati, saat ditemui di Balaikota, kemarin (14/7).

Lebih jauh, Farah menjelaskan, kabar pengambil alihan pengelolaan terminal itu telah dikirimkan Kemenhub secara langsung kepada kepala daerah di seluruh tanah air. Dimana pengalihan itu berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi itu disebutkan, pengelolaan seluruh terminal kategori A akan ditarik ke tingkat pusat. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya mengelola terminal tipe C dan terminal tipe B dikelola Pemerintah Provinsi.

“Sudah tidak ada lagi yang dapat diharapkan, yang pasti kerugiannya hampir 30 persen karena kehilangan pengelolaan terminal,” ungkapnya. Diakui Farah, dengan adanya pengalihan pengelolaan ini, Pemkot Depok akan mengalami kekurangan sumber PAD dari sektor terminal. Nilai kekurangan itu mencapai Rp500 juta lebih. Untuk diketahui, pada 2015 PAD yang disumbangkan dari Terminal Terpadu Margonda mencapai Rp350 juta. Sedangkan pada 2016, Pemkot Depok menargetkan sumbangan terminal terpadu dan Jatijajar sebesar Rp800 juta.

Kata dia, estimasi pengelolaan terminal Tipe A itu jika dapat dilakukan akan sangat membantu menaikan APBD dari sektor pajak parkir dan retribusi. “Jika sehari angkot yang masuk sebanyak 500 unit dan ratusan AKAP hingga AKDP sudah berapa retribusi yang di dapatkan. Inilah yang kami sangat sesalkan dari Dishub yang lamban merampungkan Terminal Jatijajar,” paparnya.

Menurutnya, pengambil alihan pengelolaan Terminal Jatijajar oleh Kemenhub disebabkan lambannya penyelesaikan pembangunan yang dikerjakan Dinas Perhubungan (Dishub). Padahal, sejak 2011, silam, estimasi penyelesaian konstrusi bangunan itu dirampungkan pertengahan 2016. Akan tetapi prediksi yang dilontarkan Walikota bersama Wakil Walikota Depok meleset dari perkiraan. Seperti diketahui, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan akan segera mengambil alih pengelolaan terminal A di seluruh tanah air.

Dia memastikan tidak akan ada ‘negosiasi’ dengan pemerintah kota/kabupaten terkait pengelolaan terminal A. Alasan pengambil alihan pengelolaan terminal tipe A itu karena Pemkot/Pemkab di tanah air tak becus mengelolanya sebagai sarana transportasi masal. Apalagi anggaran yang cukup besar telah digelontorkan akan tetapi hasil yang dicapai tidak maksimal.

Selain itu Jonan mengatakan, seluruh pegawai di Terminal tipe A, statusnya juga akan berganti sebagai pegawai kementerian. Menanggapi itu, Walikota Depok, Idris Abdul Shomad mengaku terkejut dengan pengambil alihan terminal Jatijajar oleh Kemenhub. Karena masalah ini pula pihaknya akan segera memanggil Dishub untuk membicarakan persoalan tersebut. Terkait hilangnya PAD akibat pengelolaan terminal yang ditarik ke pemerintah pusat, dirinya hanya pasrah. (cok)

( indopos.co.id )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here