NJOP Jakarta Tinggi, Masyarakat Betawi Dipaksa Jual Tanah

121
0
SHARE
Ribuan kendaraan terjebak kemacetan di tol dalam kota, Jakarta, Rabu (5/5/2016). Kemacetan ini awal dari libur panjang 5--8 April 2016--FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

BHARATANEWS.ID | JAKARTA – Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Jakarta saat ini sedang melambung tinggi. Akibat tingginya NJOP ini masyarakat harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih besar ke negara.

Hal itu berdampak pada masyarakat asli Ibukota, yakni Betawi yang semakin terpinggir di perbatasan kota. Termarjinalnya meraka, karena tidak mampu membayar PBB yang tinggi.

“Di kota, ruang adalah uang. Maka ruang mengalami kapitalisasi. Ini yang membuat NJOP melambung dan bahkan sudah jadi rahasia umum nilai transaksi tanah berharga jauh di atas NJOP,” ujar Sejarawan JJ Rizal, ketika dihubungi, Sabtu (16/7).

Lebih lanjut Rizal menjelaskan, masyarakat Betawi sebenarnya memiliki tradisi yakni tidak boleh, bahkan tidak bisa menjual tanahnya karena merupakan areal sakral pekuburan keluarga, sejak tahun 1980-an.

Namun, sejak kapitalisasi ruang merajalela, masyarakat dipaksa menjual tanahnya. Pemaksaan itu melalui cara dari sukarela karena kebutuhan ekonomi, sampai cara licik serta jahat. Cara jahat itu dengan pemalsuan administrasi juga kekerasan. Masyarakat dipaksa menjual tanahnya.

“Akhirnya tuan-tuan tanah baru muncul, yaitu para konglomerat properti,” imbuhnya.

Sementara, orang betawi tersingkir ke pinggir atau bertahan dalam sisa lahan di antara dinding kontruksi raksasa.

Menurutnya, sangat ironi sekali apa yang dialami masyarakat Betawi. Dulunya masyarakat Betawi adalah juragan kontrakan, kini tak punya tanah dan harus mengontrak.

“Harus ingat bahwa kapitalisme ruang di Jakarta dan banyak kota lain itu hasil kolusi kekuatan modal dengan kekuasaan. Di sinilah pemaksaan secara tertutup maupun terbuka dilaksanakan,” tandasnya.

Untuk diketahui, kawasan dengan nilai NJOP paling tinggi di Jakarta adalah di Jalan MH Thamrin, yaitu dengan NJOP Rp 68 juta per meter persegi setelah direvisi oleh Pemerintah Provinsi DKI tahun 2014.

Sedangkan untuk NJOP paling rendah terletak di Jakarta Utara di Jalan Kamal Muara yakni senilai Rp 464 ribu per meter persegi. Lokasinya jauh berada di dalam gang sempat.

Kalau melihat daereah yang memiliki NJOP terendah. Umumnya berada di dalam gang sempit. Warga yang tinggal di kawasan ini relatif dapat dikatakan tinggal di kawasan padat penduduk yang sangat rawan sekali dari segi keamanan dan kesehatannya.

Sedangkan kawasan pemukiman masyarakat yang cukup baik dengan memiliki ruang udara yang sehat. Terjangkau dari moda transportasi publik atau jalan umum, NJOP-nya sangat. Konsekuensi atas NJOP yang mahal ini, masyarakat harus membayart kompensasi besar kepada negara dengan membayar PBB.

Hal ini membuat properti yang berada di pinggir jalan tidak lagi menjadi kawasan permukiman, melainkan areal komersil yang dikuasai oleh konglemerat.  (uya/JPG)

( jawapos.com )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here