EDISON SIANTURI: PENDATANG BARU DI JAKARTA AKAN DIKENAKAN UANG JAMINAN

101
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | JAKARTA – Lonjakan kedatangan warga urban usai Lebaran ke Ibukota, berpotensi meningkatkan pe­nyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadis Dukcapil) DKI Jakarta, Edison Sianturi mengatakan, saat ini pihaknya masih melaku­kan proses pendataan pendatang baru. Pelaksanaan pendataan pendatang baru diperkirakan akan rampung setelah arus balik berakhir, yang diperkirakan pada Minggu (17/7).

“Rencananya kami akan menggelar Operasi Bina Kependudukan (Binduk). Sasarannya adalah para pendatang baru yang ada di Jakarta. Mulai H+20 Lebaran sampai Desember nanti. Cuma karena orang lihat pasca-hari raya jadi tertarik Binduk. Padahal itu program untuk mem­beri sosialisasi dan pelayanan kependudukan di pemukiman,” ucap Edison di Jakarta, kemarin. Berikut penguraian Edison.

Pendatang baru jadi masalah klasik usai Lebaran, dan berpotensi meningkatkan PMKS?
Ya, saat ini kami masih dalam proses pendataan pendatang baru. Sampai arus balik mudik selesai. Pemprov DKI Jakarta sebenarnya memiliki kebijakan alternatif guna mengantisipasi lonjakan PMKS.

Apa itu?
Yakni dengan cara mengharuskan pembebanan uang jaminan kepada pendatang baru. Tapi aturan itu belum bisa diterapkan.

Kenapa?
Kan harus ada dasar huku­mnya. Ini dalam rangka pen­gendalian penduduk. Perlu aturan-aturan supaya pendatang yang masuk ke DKI harus jelas pekerjaannya dan tempat ting­galnya. Kasihan kan kalau di DKI kita jemput mereka di jalan, ya nggak cocok lah. Sebagai gantinya Disdukcapil tahun ini bakal mengadakan pembinaan penduduk dan pendataan lewat Operasi Bina Kependudukan. Perlu aturan-aturan supaya pen­datang yang masuk ke DKI jelas pekerjaannya dan tempat tinggalnya.

Perkiraan Pemda, berapa banyak jumlah pendatang baru?
Jadi sampai saat ini, kami perkirakan pendatang baru pas­calebaran lebih dari 70 ribu orang. Kita tunggu untuk data jumlah pendatang tahun ini.

Kapan mulai pendataannya?
Mulai H+20 Lebaran sampai Desember nanti. Cuma karena orang lihat pasca-hari raya jadi tertarik Binduk. Padahal itu pro­gram untuk memberi sosialisasi dan pelayanan kependudukan di pemukiman.

Pendataan hanya dilakukan hanya usai Lebaran?
Tidak. Operasi Binduk ini dilakukan rutin ke pemukiman-pemukiman karena lebih di­dominasi pada sosialisasi dan pelayanan. Total satu tahun bisa ratusan kali dari lima wilayah kota.

Bahkan setiap bulan sekali di seluruh wilayah kota akan dilakukan beberapa putaran. Operasi di rusun juga akan kami lakukan dengan koordinasi ber­sama Dinas Perumahan.

Maksudnya?
Kami tidak akan mudah memberikan identitas di rusun. Kecuali persetujuan atau reko­mendasi Dinas Perumahan

Operasinya dilakukan di mana saja?
Jadi, kami nanti lihat perseba­ran pendatang baru itu ke mana. Kalau ada pendatang baru yang mencoba memasuki daerah-daerah yang sudah direlokasi atau daerah terlarang, seperti di bantaran rel kereta api, jalur hijau, dan bantaran kali.

Selanjutnya?
Jika banyak pendatang yang menduduki jalur hijau, maka hal ini akan diinfokan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk ditertibkan. Adapun pelaksanaan operasi bina kependudukan dilakukan secara terpadu dengan mengi­kutsertakan pihak kelurahan, kecamatan, Satpol PP, TNI/Polri, dan pihak terkait lainnya.Kami beri peringatan dan di­tertibkan.

Untuk pendatang resmi bagaimana?
Bagi mereka (pendatang) yang sudah bawa surat keterangan pindah dan mereka ada yang menjamin tempat tinggal di tem­pat yang sudah terstruktur dan tertata, mereka sudah bekerja, itu lebih kami percepat pemberian identitasnya. Tapi, bagi PMKS dan identitasnya tidak jelas atau orang terlantar, akan diserahkan ke Panti Sosial. ***

( rmol.com )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here