70% Pendatang Baru di Jakarta Tidak Lulus SMA

102
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | JAKARTA – Pascalebaran, DKI Jakarta selalu menjadi kota impian bagi kaum pendatang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Akibatnya, urbanisasi selalu meningkat. Bila tahun lalu, jumlah pendatang baru ke Jakarta mencapai 60.000 orang, maka tahun ini diprediksi mencapai 70.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, ternyata 70 persen atau 49.000 orang tidak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan sisanya 21.000 orang lulus tingkat SMA dan perguruan tinggi.

Kondisi ini akan menimbulkan masalah kependudukan karena persyaratan ketat memperoleh pekerjaan di Jakarta. Minimal harus lulus perguruan tinggi bila tidak mempunyai keterampilan khusus. Bila mengandalkan ijazah SMA atau SMP, keinginan hidup sejahtera bekerja di sektor formal di Jakarta hanya mimpi.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebenanrnya tidak mempermasalahkan orang daerah yang ingin mengadu nasib di Jakarta. Hanya saja, bila tinggal di bangunan liar, tanah ilegal atau di bantaran kali, maka rumah mereka akan dibongkar dan dipulangkan ke daerahnya.

“Sekitar 70.000 orang yang datang ke Jakarta. Pendatang baru tidak masalah di Jakarta. Namanya juga Ibu Kota, siapa pun boleh datang mengadu nasib. Makanya yang penting, kalau tinggal di bangunan liar, kita akan bongkar dan usir pulang juga,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (12/7).

Bahkan bila pendatang baru mau jadi warga Jakarta, akan diterima dengan baik. Asalkan memenuhi syarat administrasi kependudukan.

Untuk masalah tempat tinggal, Pemprov DKI sedang membangun banyak rusun bagi warganya. Selama mereka mempunyai tempat tinggal yang tidak melanggar hukum, pendatang baru akan diterima baik oleh Pemprov DKI. Bahkan, pihaknya siap memberikan pelatihan kepada para pendatang baru agar mereka mampu bertahan hidup di Jakarta.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengimbau warga Jakarta agar membantu orang tidak mampu, khususnya pendatang baru, dengan memberikan pelatihan di rumah-rumah susun (rusun), sehingga pendatang dapat memiliki keterampilan khusus.

“Saya imbau masyarakat kalau mau bantu orang nggak mampu, fokuskan di rusun-rusun kami. Mau bikin pelatihan atau apa di sana. Jangan di jalanan. Kalau Anda lakukan di jalanan, bisa mengundang banyak yang datang. Kami maunya subsidi semua rusun, pendidikan, kesehatan. Di semua rusun ada latihan keterampilan buat penghuninya,” tegas mantan anggota DPR ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan Kota Jakarta terbuka bagi siapa saja. Namun, bila ingin bekerja di Jakarta, harus memiliki keterampilan khusus. Bila tidak, akan menambah permasalahan sosial dengan meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). “Dari perkiraan pendatang baru ke Jakarta sekitar 70.000 orang, 70 persen di antaranya tidak lulus SMA. Jadi, mereka akan mencari kerja di sektor informal. Bila tidak bisa mencari pekerjaan, mereka akan berada di jalan atau di gerobak, jadi manusia gerobak. Nah jadi PMKS,” kata Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar ini mengakui Jakarta mempunyai daya tarik masyarakat di daerah. Terbukti, jumlah penduduk DKI meningkat hingga kini mencapai 10,1 juta jiwa. Populasi penduduk tersebut sudah sangat padat di tengah luas wilayah DKI yang hanya 661,5 kilometer persegi.

Pemprov DKI akan memberikan waktu enam bulan bagi pendatang baru untuk tinggal dan mencari kerja di Jakarta. Bila tidak mendapatkan pekerjaan, mereka harus pulang ke daerah asal. “Niat mereka kan kerja. Kalau mereka kerja kan harus tinggal. Kami akan terus melakukan operasi bina kependudukan (binduk). Kalau selama enam bulan tidak ada tempat tinggal, kami minta agar kembali ke kampung halamannya,” tegasnya.

Lenny Tristia Tambun/WBP

BeritaSatu.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here