Waduh! Kepala Dinas Bina Marga Bandung Barat Terancam Dicopot

169
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BANDUNG – Bupati Kabupaten Bandung Barat, Abubakar menanggapi serius temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang menyebutkan Pemerintah Daerah kelebihan pembayaran sebesar Rp2,1 milyar.

Menurut Abubakar, kelebihan pembayaran tersebut terdiri dari pembayaran proyek Purabaya-Jati-Saguling sebesar Rp1,1 milyar dan Rp1 milyar kelebihan pembayaran atas 5 ruas jalan lainnya.

“Temuan BPK atas kelebihan anggaran ini yang menghambat Pemkab mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Abubakar kepada wartawan di Cihampelas, Jumat (1/7/2016) siang.

Rekomendasi BPK, kata Abubakar, Pemerintah Daerah diharuskan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut dengan jangka waktu 60 hari kedepan. Kelebihan pembayaran ini harus dikembalikan oleh Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Mineral dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat.

Abubakar menilai, kelebihan pembayaran terkait dengan proyek Saguling ini lantaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat itu sangat teledor, sehingga tanpa berpikir ulang membayarkan uang kepada PT Imemba selaku kontraktor.

“Jadi Rp1,1 milyar atas kelebihan pembayaran dari proyek Saguling ini merupakan uang jaminan Pemkab kepada pihak kontraktor yang seharusnya jangan dicairkan terlebih dahulu karena pihak kontraktor belum menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas. Namun, lantaran keteledoran PPK justru mencairkan uang itu kepada kontraktor. Kelebihan pembayaran itu yang dipandang BPK agar harus dikembalikan lagi,” paparnya.

Saat ini, tegas Abubakar, PPK proyek Purabaya-Jati-Saguling sudah tidak menjabat (diberhetikan). Bahkan, PPK tersebut ke depan tidak akan diberikan proyek lagi lantaran sudah terbukti tidak memiliki prestasi.

“Mau tidak mau Kepala Dinas harus mengejar kontraktor tersebut agar mengembalikan pembayaran yang lebih tersebut. Apalagi PT Imemba ini sudah melakukan dua kesalahan. Pertama tidak melakukan pekerjaan sampai selesai, kedua menerima uang jaminan yang seharusnya tidak diterima,” katanya.

Untuk melanjutkan pekerjaan proyek Saguling, kata Abubakar, harus dilakukan tender ulang serta perhitungan yang matang. Ini juga membuat pekerjaan Saguling terhambat lantaran ditargetkan tahun ini harus sudah rampung.

“Ini harus menjadi pembelajaran juga kepada dinas lainnya agar lebih hati-hati memilih kontraktor dalam mengerjakan segala proyek,” imbaunya.

Selain proyek Saguling, proyek 5 ruas jalan lainnya juga menjadi perhatian BPK atas kelebihan pembayaran. Pihaknya juga meminta jajaran Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Mineral dan Pertambangan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran 5 ruas jalan ini.

Tak hanya itu, lanjut Bupati, dirinya juga mengancam akan mencopot Adang Rachmat Syafaat dari jabatan Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Mineral dan Pertambangan (BMSDAP) jika hingga akhir tahun 2016 ini, proyek pengerjaan ruas Jalan sepanjang 16 kilometer Purabaya Padalarang – Jati Saguling itu tidak rampung pada waktunya.

“Jika proyek jalan Saguling tidak beres pada tahun 2016 ini, dengan terpaksa Kadis (Kepala Dinas) Bina Marga akan diganti,” tegasnya.

Dia mengakui jika polemik proyek pembangunan jalan yang memakan anggaran sebesar Rp23 milyar dari APBD Kabupaten Bandung Barat itu memang kesalahan bawahanya yakni Kepala Dinas selaku pengguna anggaran. Pasalnya, Kadis Bina Marga tidak bisa tegas terhadap bawahanya yakni, T Anwar yang menjabat sebagai PPK yang telah meloloskan kontraktor PT Imemba yang dinilai wanprestasi lantaran tidak bisa menyelesaikan pengerjaan proyek Jalan Saguling sesuai kontrak.

” Saya akui kinerja bawahan sangat buruk, sehingga proyek jalan yang seharusnya saat ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Namun hingga saat ini belum rampung dan tidak jelas kapan pengerjaan proyek itu akan dilanjutkan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Pemkab Bandung Barat diharuskan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, jika melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, secara otomatis akan masuk pada ranah hukum. Hingga saat ini proyek Purabaya-Jati-Saguling yang dianggarkan Rp23 miliar dari APBD 2015 tersebut masih mangkrak hingga pertengahan tahun ini. Pengerjaan jalan Saguling baru mencapai 20 persen. Tahun ini pemerintah harus melakukan tender ulang lantaran PT Imemba sudah diputus kontrak.

( fokusjabar.com )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here