Ribuan Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor Diserahkan ke Petani

93
0
SHARE

BHARATANEWS.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menyerahkan ribuan sertifikat tanah dalam program reforma agraria di Kampung Tanah Leuweung, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program itu merupakan upaya Kementerian ATR dalam perbaikan struktur kepemilikan tanah.

Data yang dihimpun Metrotvnews.com, sebanyak 2.775 sertifikat tanah seluas 300,1 hektare diserahkan dalam kesempatan itu. Mayoritas penerima sertifikat berasal dari kegiatan redistribusi tanah yang merupakan petani sebanyak 1.378 kepala keluarga dengan total luas lahan 234,4 hektare. Mereka berasal dari empat desa yakni Desa Pancawati dan Cimande, Kecamatan Caringin serta Desa Bojong Murni dan Cibedug, Kecamatan Ciawi.

Ferry mengatakan, program reforma agraria merupakan salah satu upaya perbaikan soal struktur kepemilikan tanah. Saat ini kepemilikan tanah tidak lagi diartikan sebagai kepemilikan properti di atas area tanah saja, namun termasuk pemanfaatannya.

“Pemerintah daerah yang melakukan inventarisasi, kami yang punya kewenangan. Maka kami lakukan redistribusi ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat petani dalam rangka pemanfaatan agar mendapat manfaat dari tanah itu sendiri,” kata Ferry Mursyidan Baldan, Senin (30/5/2016).

Selain redistribusi tanah, dalam program reforma agraria juga diserahkan sejumlah sertifikat melalui beberapa kegiatan. Di antaranya kegiatan Proyek Operasi Daerah Agraria (Proda) sebanyak 700 bidang tanah seluas 24,6 hektare dan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sebanyak 535 bidang dengan luas 35 hektare.

Diserahkan pula 116 sertifikat dengan luas 3,2 hektare untuk aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Selain itu, 40 sertifikat dengan luas 2,5 hektare untuk Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dan tanah wakaf sebanyak 6 bidang dengan luas 0,1 hektare.

Ferry menuturkan, dari total sertifikat luas tanah yang diserahkan, sebagian besar merupakan tanah sisa eksHak Guna Usaha (HGU) PT Redjo Sari Bumi seluas 255 hektare. Ia pun meminta pemerintah daerah untuk menginventarisasi lahan HGU yang tidak termanfaatkan agar bisa diserahkan kepada petani penggarap.

“Kami memberikan ruang, jika ada tanah HGU yang tidak termanfaatkan atau pemanfaatannya tidak optimal pengelolaannya maka bisa diusulkan oleh Pemda,” pungkas dia. (metrotvnews.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here