Usut Dugaan Korupsi Pasar Parung

109
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Rencana DPRD Kabupaten Bogor untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pasar Parung mendapat dukungan dari Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Menurut Ucok, kasus Pasar Parung diduga memenuhi unsur tindak pidana korupsi sehingga aparat penegak hukum bisa mengusutnya.

“Kasus pengagunan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pasar Parung diduga melibatkan banyak pihak. Selain pengembang, pihak dari unsur Pemerintah Kabupaten Bogor diduga juga ada yang terlibat, karena tak mungkin buku sertifikat bisa berpindah tangan ke pihak swasta, apalagi sekarang dijadikan jaminan hutang,” kata ,” ujar Uchok Sky Khadafi kepada INILAH, Rabu (25/5).

Uchok mengatakan, uang hasil agunan sertifikat HPL Pasar Parung sekitar Rp60 miliar seharusnya dipakai untuk membangun pasar. Namun ada kabar anggaran untuk pembangunan pasar didapatkan dari kucuran APBD 2013 sebesar Rp46 miliar.

“Ini menjadi tugas aparat penegak hukum mengungkap dugaan kemana saja uang sebesar itu. Artinya si penikmat atau penerima uang hasil agunan sertifikat harus dijerat dengan undang-undang tindak pidana jika terbukti korupsi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iwan Setiawan mendukung langkah Komisi II yang berencana membentuk Pansus Pasar Parung.

“Kasus Pasar Parung sudah lebih dari sekitar 8 tahun, tak jelas juntrungannya. Makanya untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi, diperlukan pembahasan khusus,” kata Iwan.

Anggota Komisi II DPRD Sadari mengatakan, uang hasil agunan sertifikat sebesar Rp60 miliar itu seharusnya digunakan membangun pasar. Karena dari hasil perhitungan uang sebesar itu cukup untuk membangun pasar megah.

“Nah yang menjadi pertanyaan Komisi II, kenapa pembangunan Pasar Parung itu harus menggunakan dana APBD yang totalnya mencapai Rp46 miliar. Lalu dikemanakan uang hasil pinjaman itu? Masalah ini perlu diungkap agar tak menjadi beban buat direksi PD Pasar Tohaga,” lanjut Sadari.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bogor Rustandi memastikan, tanah negara atau daerah tidak bisa diambil oleh bank, walaupun sudah diagunkan.

“Sertifikat HPL Pasar Parung diagunkan untuk mendapatkan pinjaman modal. Soal cicil dan pertanggungjawaban, bukan di DPKAD, tapi pengelola,” tandasnya. (dey/inilahkoran.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here