Lion Air Terbukti Bersalah

94
SHARE

BHARATANEWS.ID – Tim investigasi kasus kesalahan mengantar penumpang internasional ke terminal domestik telah mengeluarkan rekomendasi. Hasilnya Lion Air terbukti bersalah dan terancam dicabutnya izin kegiatan pengangkutan darat penumpang dan barang (ground handling) Lion Air di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

“Kami telah merampungkan proses investigasi. Hasilnya ada emam rekomendasi yang harus dijalankan oleh Lion Air dalam tempo satu bulan. Jika tidak dijalankan kami tidak akan melakukan peringatan atau pembekuan lagi namun langsung mencabut izin ground handling-nya,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub),

Hemi Pamuraharjo, di Jakarta, Rabu (25/5). Hemi merinci hasil rekomendasi yang merupakan kesalahan dari maskapai Lion Air. Pertama, Lion Air harus mengevaluasi dan memperbaiki prosedur operasional standar atau standard operating procedure (SOP) penanganan pesawat di darat.

Kedua, tidak menggunakan pihak lain untuk menangani pesawat di darat, kecuali dengan perjanjian melalui level of services agreement. Ketiga, menjalankan evaluasi terhadap organisasi maupun manajemen pengelola penanganan jasa pelayanan pesawat di darat, sekaligus memperkuat pengawasan pelaksanaan SOP.

“Untuk rekomendasi tersebut menemukan praktik pengalihan sebagian tugas ground handling Lion Group kepada pihak ketiga tanpa izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Maskapai pun melakukan praktik itu tanpa adanya services level agreement. Ini merupakan pelanggaran,” katanya.

Berikan Pelatihan

Untuk rekomendasi keempat, kata Hemi, pihak Lion Group harus menggelar pelatihan untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan penanganan jasa tersebut sehingga dapat mencegah kesalahan operasional. Investigator menemukan fakta di lapangan bahwa Lion Group sebagai pemegang izin kegiatan penanganan jasa pelayanan pesawat di darat tidak memberikan pelatihan kepada para pegawai yang dipekerjakan pihak ketiga.

Sedangkan untuk rekomendasi kelima, Lion Group diminta memperbaharui izin usaha dan izin operasinya. Yang terakhir Lion Group diminta melakukan briefing secara berkala kepada petugasnya di lapangan sebelum melakukan operasi untuk menghindari kesalahan-kesalahan.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR, Ahmad M Ali, mengatakan rekomendasi dan penjatuhan sanksi dari pemerintah yang dalam hal ini Kemenhub sudah semestinya dilakukan. Walaupun, sanksi tersebut masih ringan.

“Karena yang menilai baik atau tidak maskapai, bukanlah dari internalnya, melainkan pihak luar salah satunya yang memiliki kebijakan terkait transportasi udara yakni Kemenhub. Tidaklah mungkin kalau Lion sendiri yang menilai dirinya sendiri, tentu tidak objektif,” kata Ahmad.

Dalam menyikapi penjatuhan sanksi, tambah Ahmad, pihak Lion Group diminta jangan arogan. Keputusan Kemenhub ini bukanlah hanya disebabkan kejadian salah antar penumpang saja, namun merupakan hasil akumulasi dari berbagai kejadian yang menimpa maskapai Lion Group, baik itu delay, pilot menggunakan narkoba, tubrukan pesawat dan kelalaian pelayanan penumpang.

“Untuk ini kami meminta Lion Group tidak usah pakai membawa kasus ini ke ranah hukum segala. Terimalah dengan ikhlas sanksi ini sebagai upaya untuk memperbaiki layanan karena semua orang juga tahu bawa Lion Air salah. Jangan memperkeruh suasana lah,” katanya.

Terkait hal hasil rekomendasi tersebut, Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait, berjanji pihaknya akan memanfaatkan waktu 30 hari penundaan sanksi tersebut untuk berbenah demi perbaikan pelayanan ke depannya. (koran-jakarta.com)