Lion Air Tak Boleh Buka Rute Baru

83
SHARE

BHARATANEWS.ID – Atas terjadinya keterlambatan penerbangan/delay berulang kali dan pemogokan pilot Lion Air pada 10 Mei lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjatuhkan sanksi kepada maskapai Lion Air. Sanksi berupa tidak diberikan izin rute baru selama eman bulan mendatang.

“Selama enam bulan, mulai tanggal 18 Mei kemarin, pihak maskapai Lion Air tidak diberikan rute baru. Tujuannya agar pihak Lion Air melakukan instrospeksi internal untuk melakukan perbaikan manajemen operasi penerbangan yang terkait SDM, rotasi pesawat, frekuensi penerbangan, maintanance pesawat, dan lainnya,” kata Direktur Angkutan Udara Kemenhub, Maryati Karma, di kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (19/5).

Menurut Maryati, sanksi tersebut merupakan tindak lanjut dari pengenaan sanksi dan dalam rangka perbaikan kinerja manajemen dan operasional penerbangan. Dengan adanya sanksi tersebut pihaknya berharap adanya perbaikan operasi dan maskapai Lion Air dengan memberikan pembinaan teknis agar masyarakat dapat menikmati penerbangan yang baik, nyaman, terjangkau, dan memenuhi standar keamanan dan keselamatan internasional.

Sebelum dijatuhkan sanksi, tambah Maryati, pihak Lion Air justru mengusulkan penundaan penerbangan selama satu bulan pada 217 frekuensi penerbangan domestik dan 10 frekuensi internasional. Penundaan disampaikan melalui surat tanggal 16 Mei 2016.

“Untuk ini, Kemenhub memberikan persetujuan penundaan sementara dari operasi penerbangan pada rute serta nomor penerbangan Lion Air. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan (satu bulan sampai dengan 18 Juni 2016) maka kapasitas pada rute dan frekuensi yang tidak dilayani tersebut akan dicabut,” kata Maryati.

Alihkan Penumpang

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Hemi Pamurhardjo mengatakan penundaan penerbangan selama satu bulan, Lion Air bertanggung jawab untuk mengalihkan penumpang yang telah mempunyai tiket pada penerbangan yang tidak dilaksakan kepada Badan Angkutan Udara Niaga lainnya pada rute yang sama tanpa biaya tambahan.

“Bagi penumpang yang sudah terlanjur memiliki tiket di rute-rute yang ditunda penerbangannya oleh Lion Air maka akan tetap mendapatkan layanan penerbangan. Layanan bisa diberikan dengan maskapai Lion Air Group atau maskapai lainnya. Jika harga tiketnya lebih murah akan diberikan kelebihan harga tiket tersebut kepada penumpang,” kata Hemi.

Sedangkan terkait pembekuan izin ground handling yang dilakukan Kemenhub karena kesalahan mengatar penumpang internasional ke terminal domestik, Direktur Umum Lion, Air Edward Sirait, mengaku keberatan dengan sanksi tersebut. Lion Air berencana menggugat putusan Kemenhub ke pengadilan.

“Lion Air merasa diperlakukan tidak adil dan akan menuntut keadilan atas hukuman atau sanksi yang diberikan kepada Lion Air. Kami juga meminta untuk dilakukan investigasi terlebih dahulu sebelum dikenakan sanksi,” katanya.

Selain itu, kata Edward, sanksi dianggap berlebihan karena dalam jangka lima hari Lion Air harus memindahkan pelaksanaan ground handling di Bandara Soekarno Hatta yang melibatkan 10 ribu orang pekerja.

Anggota Komisi V DPR, Miryam S Haryani menilai sanksi yang diberikan kepada Lion Air dan AirAsia karena menurunkan penumpang pesawat internasional di terminal domestik sehingga tak melalui Imigrasi sudah tepat, namun masih perlu dipertegas.

“Sanksi yang hanya lima hari ini bagi saya kurang keras dan dikhawatirkan tidak mampu menimbulkan efek jera. Saya khawatir pembekuan ini akan kembali memberikan dampak tidak baik bagi penumpang kedua maskapai, misalnya akan kembali terjadi delay atau perlambatan dalam pelayanan bagasi dengan alasan mereka harus sewa ground handling lain yang sudah full booked dan sebagainya,” kata Miryam.

Untuk ini, Miryam berharap nantinya ada sanksi yang betul-betul memberikan shock therapy sehingga kelalaian tak terulang kembali. Misalnya pembekuan operasional, atau pembekuan izin rute baru atau bahkan sampai dengan pencabutan izin operasionalnya. (koran-jakarta.com)