Pol PP Beri Surat Peringatan Terhadap THM Kemang.

91
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | KEMANG BOGOR – Pemberian Surat Peringatan Pertama oleh Satuan Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bogor kepada para pelaku usaha Tempat Hiburan Malam (THM) masih menjadi perhatian warga.

Surat peringatan itu langkah awal dari rencana pembongkaran puluhan bangunan THM yang berada di wilayah Desa Kemang dan Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

Kepala Desa Kemang Entang Suana mengaku setuju adanya program tersebut.

Kendati demikian, Entang yang juga Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Kemang itu juga meminta pembongkaran THM diikuti dengan antisipasi dampak, serta pengawasan yang ketat dari penegak Perda.

“Jangan cuma dibongkar lalu dampaknya tidak diantisipasi dan ditangani secara menyeluruh. Saya meminta, harus ada fokus pengawasan pasca pembongkaran, serta penanganan dampaknya dari pembongkaran itu,” ucapnya kepada awak media kemarin.

Seperti penertiban kontrakan-kontrakan dan penertiban PSK yang di pinggir-pinggir jalan, sambung Entang.

Sementara Ketua MUI Kecamatan Kemang KH Muhamad Zen mengatakan, rencana pembongkaran THM jangan cuma dijadikan komoditi kegiatan seremoni dan program tahunan semata.

“Saya sering tanyakan di berbagai forum kenapa setelah dibongkar, tapi dalam hitungan hari para pemilik bisa bebas kembali membangun, ini namanya pelecehan atas aturan dan hukum,“ cetusnya.

Pembongkaran THM, lanjutnya merupakan bentuk penegakan aturan dan hukum.

Maka dituntut keseriusan dan tindak lanjut dengan pengawasan dan penegakan aturan hukum.

“Giat ini kan penegakan aturan hukum. Jadi segala aturan dan hukumnya harus dijalankan dan diikuti. Kalau dibongkar, dibuat lagi, dibiarkan lagi, kan sama saja bohong,“ paparnya.

Lebih jauh M. Zen menegaskan, keinginan warga dan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Kemang sebetulnya tidak muluk-muluk.

Terkait penertiban THM, warga hanya minta keseriusan dan kesiapan pemerintah terutama pihak terkait seperti DTBP dan Satpol PP dalam menjalankan berbagai aturan.

“Masyarakat akan siap membantu pemerintah dalam menjalankan aturan. Program nongol babat dan memberantas kemaksiatan adalah tanggung jawab bersama,“ tegasnya.

Dia berharap, adanya tindakan tegas aparat berwenang terhadap THM, akan mampu menjawab keraguan beberapa pihak atas keseriusan penegakan aturan dan hukum, termasuk berfungsi mencegah terjadinya tindakan anarkis sebagian masyarakat yang kesal akibat maraknya kegiatan THM.

“Kalau niat baik terus dilakukan anarkis kan jadi tidak baik serta melanggar hukum. Ini harus dicegah dengan tindakan aparat berwenang. Aturan hukum harus dijalankan, jangan diperhalus dan bisa dilecehkan,” tandasnya. (san/nik/dms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here