BEM se-Bogor Berikan Rapor Merah Pada Bima Arya

104
0

BHARATANEWS.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor Raya melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD dan Balaikota Bogor. Dalam aksinya tersebut, para mahasiswa mengkritisi kinerja Wali Kota Bogor Bima Arya, yang dinilai gagal dalam membangun Kota Bogor, hal itu tertuang dalam LKPJ Walikota Bogor 2015.

Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UIKA, Fikar Robbani mengatakan, dua tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Bima Arya  untuk mengenal kota hujan dengan realita dan permasalahannya.

“Bila tahun pertama dianggap sebagai masa adaptasi, tahun kedua seharusnya sudah mencerminkan kinerja nyata sebagai Walikota bukan sekedar citra semata,” kata Fikar kepada Publik Bogor.

Disebutkan Fikar, dalam RPJMD tahun 2015-2019 ditetapkan target indikator kerja. Salah satu yang paling mencolok Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang anjlok 73,1 dari target capaian 77,77 bahkan jauh dibawah IPM tahun 2014 yakni 76,7. Pencapaian IPM yang rendah sangat disayangkan, mengingat IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

“Karena IPM merupakan data strategis sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU),” sebutnya.

Ia mengungkapkan, peningkatan Silpa tahun 2015 mencapai Rp339 miliar, dimana angka tersebut merupakan angka terbesar setidaknya dalam 5 tahun terakhir.

“Angka Silpa itu tidak sedikit dan  bila digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan dan penyediaan lapangan kerja,” sambungnya.

Fikar menerangkan, dalam kinerjanya Walikota telah melenceng dari 6 skala program prioritas yang selama ini dikampanyekan, antara lain penataan transportasi, PKL, Kebersihan, pendidikan dan penuntasan kemiskinan.

Selain itu, transformasi budaya dan reformasi birokrasi Pemkot Bogor dinilai tidak berhasil. Ini dibuktikan banyaknya keluhan masalah perizinan, KKN dan lainnya. Komunikasi publik antara pejabat juga masih kurang baik, termasuk dengan DPRD yang menyebabkan banyak agenda legislasi yang tidak terselesaikan.

“Penanggulangan kemiskinan juga belum disentuh oleh Pemkot dalam LKPJ, banyak keluhan pelayanan kesehatan warga melalui program BPJS atau kartu sehat yang dikeluarkan pemerintah,” tandasnya.(publikbogor.id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here