GINSI Setujui Tarif Progresif 900 Persen Ditinjau

80
0
SHARE
A tug boat pulls a container ship at Tanjung Priok port in Jakarta, November 11, 2014. Indonesia's new government is launching a bid to convince sceptical foreign investors to pour billions of dollars into improving the country's dilapidated infrastructure, promising to reduce corruption and bureaucracy. REUTERS/Beawiharta (INDONESIA - Tags: BUSINESS POLITICS)

BHARATANEWS.ID | JAKARTA  –  Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI)  menyambut baik usulan untuk mengevaluasi pengenaan tarif progresif penumpukan 900 persen.

Selain itu GINSI mengusulkan masa bebas penumpukan peti kemas atau free time tiga hari karena hal itu sangat memberatkan pemilik barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan pengenaan tarif progresif 900 persen tersebut  sebelumnya sudah ditetapkan melalui SK Direksi Pelindo II HK.568/23/2/1/PI.II. Lantaran banyak yang protes kini sedang dilakukannya pembahasan perubahan skema tarif progresif penumpukan di pelabuhan Tanjung Priok.

“Usulan tersebut sudah disampaikan saat pembahasan perubahan skema tarif progresif penumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok yang di inisiasi Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada Senin (28-3-2016), dengan asosiasi pengguna jasa meskipun hasil pertemuan tersebut belum mencapai titik temu,” terang Subandi kepada wartawan.

Sebelum ditetapkan tarif progresif 900 persen, ketika itu pilihan yang di sodorkan ke asosiasi ada dua, pertama Menko maritim mengusulkan dikenakan tarif Rp.5 juta per hari, sedangkan yang kedua usulan Pelindo  II justru mengusulkan tarif 2.000 persen dari tarif dasar per hari dan akhirnya setelah bernegosiasi disepakati hanya 900 persen.

Ginsi, kata dia, memahami usulan agar tarif  progresif  peti kemas 900 persen itu di evaluasi karena dianggap kemahalan dan manajemen Pelindo II  juga merespon serta tidak keberatan terhadap usulan untuk dilakukan evaluasi atas kebijakannya tersebut.

Tolak Denda Rp5 Juta

Tetapi rencana pengenaan tarif Rp5 juta per hari setelah hari ke-4 dan seterusnya GINSI menolak , sebab hal ini bukan saja memberatkan tetapi juga tidak berdasar.

Terlebih, terhadap barang di atas 3 hari atau hari ke 4 bagi petikemas yang belum dikeluarkan atau belum submit surat perintah pengeluaran barang yang tidak kena Nota Hasil Intelijen dipindah lokasikan pada hari ke empat sudah sesuai keinginan Pemerintah dalam menurunkan dwelling time sebagaimana diamanatkan Permenhub 117/2015.

Dia mengatakan, pada dasarnya importir  menginginkan tarif penumpukan peti kemas tidak memberatkan pemilik barang. Masalah krusial sekarang ini masih ada persoalan lamanya proses pengurusan dokumen secara keseluruhan menyangkut  pre-clearance, custom clearance dan post clearance yang merupakan domain Pemerintah karena terkait dengan 18 kementrian dan lembaga (KL).

Subandi berharap pihak pengelola terminal peti kemas ekspor impor di pelabuhan Priok tidak mengenakan tarif progresif 900 persen kepada para importir melainkan tarif lama yang hanya 500-750 persen  dari tarif dasar penumpukan peti kemas di Pelabuhan Priok  Rp27.200/peti kemas 20 kaki dan Rp54.400/peti kemas 40 kaki. (Pos Kota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here