Komisi III DPR: Hakim Muda Mendapat Ancaman Seniornya

80
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | JAKARTA – Dari hasil dengar pendapat dan kunjungan Komisi III DPR ke daerah, terkait pembahasan RUU Jabatan Hakim, diperoleh  tiga isu pokok, yaitu status profesi hakim, rekruitmen, promosi, mutasi dan pengawasan hakim.

“Jadi, ada tiga isu pokok dalam RUU Jabatan Hakim yang akan dibahas oleh Komisi III DPR RI. Itu, setelah Komisi III DPR mendapat dorongan dari Komisi Yudisial (KY), Forum Diskusi Hakim Indoensia (FDHI), pengadilan negeri dan lain-lain,” tegas politisi PPP Arsul Sani, itu pada Forum Legislasi ‘RUU Jabatan Hakim’ di DPR, Selasa (29/3).

Ikut sebagai pembicara adalah Hakim Agung   RI MA Gayus Lumbun dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Status hakim itu, kata Arsul, selama ini yang menjadi pejabat negara hanya hakim agung. Bukan para hakim di seluruh pengadilan negeri di seluruh Indonesia.

Karena itu, mereka datang ke Komisi III DPR RI meminta agar dijadikan pejabat negara. “Persoalannya dalam kondisi ekonomi yang masih melambat saat ini, apakah APBN itu cukup untuk memback up mereka sebagai pejabat negara?” ujarnya.

Arsul pun mempertanyakan, saat ini setidaknya terdapat 7500 hakim ad hoc (tidak tetap, bukan PNS) di seluruh Indonesia.

Kedua, adalah proses rekruitmen, promosi, mutasi dan pensiun hakim. Semua proses itu selama ini tidak mendapat pengawasan dengan baik. Bahkan FDHI yang mengadu ke DPR RI itu saja katanya mendapat ancaman, karena dinilai melangkahi para hakim senior di IKAHI.

“Bahkan ada istilah kalau macam-macam akan dikritingkan, atau dimutasi ke daerah Timur, Papua, dan daerah  terpencil lainnya. Juga, mereka banyak mengeluh karena lama berpisah dengan keluarga dan sebagainya,” tegasnya.

Ketiga, tentang pengawasan hakim selama ini menurut Arsul, juga hampir tidak ada pengawasan khususnya terkait kinerja dan perilaku hakim.

“Evaluasi itu secara siklus lima tahunan. Tapi, siapa yang mengawasi? Kalau DPR RI kan langsung oleh rakyat, dan jika dianggap tidak benar, maka pada pemilu berikutnya tidak akan dipilih lagi,”  beberanya. (Pos Kota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here