Aplikasi Taksi Diblokir, UU Lalulintas dan Angkutan Umum Uji Materi

85
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | JAKARTA  – Advokat Peduli Teknologi Informasi mengajukan uji materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU tersebut dinilai belum mengakomodir perkembangan dan kemajuan teknologi terkait penggunaan sarana angkutan umum.

Juru bicara Advokat Peduli Teknologi Informasi Mohamad Ridwan mengatakan, yang dimohonkan uji materilnya adalah Pasal 138 ayat (3) yang menyatakan: Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

“Secara inheren terdapat kerancuan penafsiran dan inkonsistensi dari frasa `angkutan umum orang dan/atau barang` dan frasa `kendaraan bermotor umum`. Hal tersebut berimplikasi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kendaraan bermotor umum diinterpretasikan oleh Pemerintah sebagai satu-satunya sarana angkutan umum yang legal, tanpa mengacu perkembangan teknologi,” kata Ridwan dalam keterangan tertulisnya Selasa (29/3/2016).

Ridwan menilai, UU No. 29/2009 belum memberikan kepastian hukum terkait legalitas angkutan umum yang biasa digunakan warga saat ini. Di antaranya, ojek, becak, delman, transportasi berbasis online, rental mobil dan angkutan lain yang diusahakan dan dimiliki secara perseorangan.

“Padahal, hak untuk mendapatkan kepastian hukum (in casu terkait penggunaan angkutan umum) dan hak untuk mendapatkan manfaat dalam pemanfaatan teknologi (in casu untuk memilih dan menikmati penggunaan angkutan umum) secara tegas dilindungi dalam Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28C ayat 1 UUD 1945,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, merujuk surat pemblokiran aplikasi Uber Taxi dan Grab Car oleh Kementerian Perhubungan dalam surat nomor AJ 206/1/1 PHB 2016 tertanggal 14 Maret 2016 yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika yang bersumber pada frasa Pasal 138 ayat (3) UU No. 22/2009 dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses teknologi aplikasi online.

“Pasal 138 ayat (3) yang mengatur tentang angkutan umum orang dan/atau jasa tersebut perlu diajukan judicial review untuk dimaknai ulang agar tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional,” ujarnya. (Pos Kota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here