Pemerintah Janji Tuntaskan Pelanggaran HAM 1965 Mei Nanti

146
0
SHARE

BHARATANEWS.IDKabar baru bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pemerintah menyatakan segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di negeri ini pada masa lalu.

“Masalah HAM Papua kita mau selesaikan, kalau salah, ya salah. Kalau perlu peradilan militer, peradilan militer, kita tuntasin,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, saat berkunjung ke kantor redaksi tvOne, Rabu malam, 23 Maret 2016.

Luhut menegaskan, tidak ada alasan bagi Indonesia sebagai bangsa besar tidak menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita mesti hitam putih supaya selesai semua itu, dituntaskan,” ujarnya.

Luhut memastikan, upaya penyelesaian juga berlaku bagi pelanggaran HAM, setelah peristiwa G30S 1965. Dalam waktu beberapa bulan ke depan, ia berjanji akan menyelesaikannya.

“Sama halnya dengan masalah HAM 65. Saya bilang Mei, itu harus kita tuntasin, kita finalisasi lalu lapor presiden,” imbuhnya.

Luhut melanjutkan, pada 3-4 April 2016 nanti, akan ada simposium mengenai G30S-1965. Meski demikian, ia memastikan tidak akan meminta maaf pada orang, atau anggota Partai Komunis Indonesia.

“Kita tidak akan minta maaf, tetapi nanti pasti ada penyesalan,” katanya lagi.

Saat ini, lanjut Luhut, susunan kata atau rumusan penyelesaian sedang mereka rumuskan. Apapun itu, tegas dia, semua harus tuntas.

“Kenapa, karena apapun yang kau putuskan, pasti ada pro kontra. Keberanian kita menjelaskan sebagai bangsa,” kata Luhut.

Luhut menambahkan, korban tewas, atau meninggal berasal dari banyak pihak. Menurutnya, semua disebabkan karena faktor sebab akibat.

“Yang NU banyak mati, PKI juga banyak mati, TNI juga banyak mati. Tapi kalau dibiarkan begitu terus, kan enggak elok. Nah, di sini keberanian Presiden ini, dulu mungkin enggak berani. Saya pikir ini penting, leadership by example yang diberikan Pak Jokowi (Joko Widodo) sekarang ini, itu perlu ditiru,” tutur Luhut.

Kabar baru bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pemerintah menyatakan segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di negeri ini pada masa lalu.

“Masalah HAM Papua kita mau selesaikan, kalau salah, ya salah. Kalau perlu peradilan militer, peradilan militer, kita tuntasin,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, saat berkunjung ke kantor redaksi tvOne, Rabu malam, 23 Maret 2016.

Luhut menegaskan, tidak ada alasan bagi Indonesia sebagai bangsa besar tidak menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita mesti hitam putih supaya selesai semua itu, dituntaskan,” ujarnya.

Luhut memastikan, upaya penyelesaian juga berlaku bagi pelanggaran HAM, setelah peristiwa G30S 1965. Dalam waktu beberapa bulan ke depan, ia berjanji akan menyelesaikannya.

“Sama halnya dengan masalah HAM 65. Saya bilang Mei, itu harus kita tuntasin, kita finalisasi lalu lapor presiden,” imbuhnya.

Luhut melanjutkan, pada 3-4 April 2016 nanti, akan ada simposium mengenai G30S-1965. Meski demikian, ia memastikan tidak akan meminta maaf pada orang, atau anggota Partai Komunis Indonesia.

“Kita tidak akan minta maaf, tetapi nanti pasti ada penyesalan,” katanya lagi.

Saat ini, lanjut Luhut, susunan kata atau rumusan penyelesaian sedang mereka rumuskan. Apapun itu, tegas dia, semua harus tuntas.

“Kenapa, karena apapun yang kau putuskan, pasti ada pro kontra. Keberanian kita menjelaskan sebagai bangsa,” kata Luhut.

Luhut menambahkan, korban tewas, atau meninggal berasal dari banyak pihak. Menurutnya, semua disebabkan karena faktor sebab akibat.

“Yang NU banyak mati, PKI juga banyak mati, TNI juga banyak mati. Tapi kalau dibiarkan begitu terus, kan enggak elok. Nah, di sini keberanian Presiden ini, dulu mungkin enggak berani. Saya pikir ini penting, leadership by example yang diberikan Pak Jokowi (Joko Widodo) sekarang ini, itu perlu ditiru,” tutur Luhut.

http://politik.news.viva.co.id/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here