DPR Minta Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan agar Ditunda

127
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | JAKARTA  – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP meminta pemerintah menunda memberlakukan Perpres No. 10 tahun 2016 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang rencananya mulai 1 April 2016. Selain memberatkan masyarakat peserta BPJS khususnya kelas III, juga pelayanan kesehatan rumah sakit (RS) peserta BPJS masih banyak yang mengecewakan.

“Jangan hanya karena menyatakan devisit Rp 5,8 triliun, lalu Presiden RI mengeluarkan Perpres BPJS tersebut, khususnya terkait pasal 119 soal kenaikan iuran sampai Rp 30 ribu, dan Rp 50 ribu. Mestinya yang dinaikkan itu hanya kelas I, bukan kelas III,” tegas Muhammad Iqbal dalam dialektika demokrasi soal kenaikan iuran BPJS bersama Direkrsi BPJS Bayu Wahyudi dan Koordinator BPJS Watch Indra Munazwar di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (24/3).

Selain masih banyak peserta BPJS mandiri yang tidak terdata dengan baik oleh Kemenkes dan Kemensos RI, Perpres BPJS tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. “Belum lagi masalah pelayanan khususnya di daerah, yang masih mengecewakan masyarakat, maka iuran itu pastimakin memberatkan,” ujarnya.

Kunci sukses tidaknya pelayanan kesehatan melalui BPJS tersebut kata Iqbal, kuncinya ada di pemerintah. “Bagaimana politik kesehatan pemerintah? Kalau mau serius, maka pelayanan BPJS kesehatan itu pasti akan beres,” katanya.

Direkrsi BPJS Bayu Wahyudi mengatakan, keluarnya Perpres tersebut pertama, justru untuk penyesuaian tarif guna kesinambungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang pelaksananaan pengelolaannya oleh BPJS. Kedua, dinamika perkembangan anggaran BPJS yang memprihatinkan, dan jika tidak dinaikkan BPJS bisa bangkrut, kolaps, sehingga tidak bisa melayani masyarakat secara maksimal.

Untuk itu, perusahaan atau corporate sosial responsibility (CSR) tahun 2011 dan 2012 yang ikut membayar juga sebagai dana untuk membantu peserta BPJS yang tidak mampu (miskin). Sementara Pemda hanya mengcover Rp 5 juta. Karena itu, kalau dalam 2 tahun ini masih ada kekurangan di sana-sini, masih wajar. Bahwa Perpres itu untuk penyesuaian tarif setelah melakukan kajian akademik bersama JKSN, Menkeu RI, Menkes RI dan setelah menghitung bantuan pemerintah Rp 19.225,- ternyata mengalami devisit anggaran. (Pos Kota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here