Wagub Djarot : Perlu Perubahan Aturan Angkutan

118
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | JAKARTA  – Aksi demo besar-besaran dari para sopir angkutan umum yang memprotes keberadaan transportasi berbasis aplikasi harus menjadi pelajaran pemerintah. Agar kembali tidak terjadi, pembuatan aturan harus segera dilakukan.

Karenanya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, meminta Pemerintah Pusat dapat membuat aturan untuk mengantisipasi perubahan layanan transportasi.

“Pemerintah juga harus segera mengantisipasi segala macam-macam perubahan-perubahan ini,” kata Djarot di Balai Kota, Rabu (23/3/2016).

Dengan dapat melihat perubahan kebutuhan layanan transportasi yang diingini masyarakat, lanjutnya, pemerintah dapat membuat produk-produk hukum yang sesuai dengan perubahan dan mengantisipasi perubahan global.

“Supaya produk peraturan itu betul-betul sesuai dan mengantisipasi perubahan global, menurut saya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Tak Perlu Pembatasan

Menurutnya tidak perlu ada pembatasan terhadap taksi konvensional maupun taksi berbasis aplikasi di Jakarta, karena nantinya keberadaan kedua jenis taksi tersebut akan terseleksi secara alam.

“Nanti akan terjadi hukum alam. Mereka yang tidak siap, akan terseleksi dengan alam. Akan mati dengan sendirinya,” terangnya.

Kenapa demikian, jelasnya, karena Pemprov DKI sedang melakukan pembangunan transportasi massal berbasis rel, yakni Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT). Belum lagi ada pembenahan yang sedang dilakukan oleh Commuter Line Jabodetabek (CMJ) untuk operasional kereta api.

“Coba sekarang lihat, metromini dan kopaja sudah mulai sangat berkurang. Nanti taksi juga secara alami akan berkurang. Ketika transportasi publik sudah baik. Kalau MRT, LRT dan Commuter Line sudah berjalan dengan baik, kemudian bis-bis kita siap betul, daripada gunakan taksi atau mobil pribadi lebih baik kendaraan umum dong. Lebih murah, cepat dan aman,” tuturnya. (Pos Kota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here