Hobi Pelesiran, DPRD Tangsel Mandul

164
SHARE

BHARATANEWS.ID | Alokasi anggaran pelesiran atau kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 mencapai Rp56 miliar. Selama ini para wakil rakyat mengklaim kunker dibutuhkan untuk mendukung Program Legislasi Daerah (Prolegda). Namun, hingga kini para wakil rakyat itu terkesan mandul karena belum juga menghasilkan peraturan daerah (perda).
Pengamat Pemerintahan dan Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak mengatakan, kunker yang dilakukan anggota dewan terkesan mubazir. Sebenarnya cukup melakukan optimalisasi dengan stakeholder seperti intelektual, LSM dan tokoh masyarakat sebuah perda bisa dihasilkan. Menurut Zaki, tak selama kunker memberikan efek positif, sebab masing-masing kota memiliki karakteristik berbeda. “Belum tentu Tangsel memiliki persoalan yang sama dengan Surabaya atau daerah lainnya,” katanya.
Sebagai salah satu warga Tangsel, ia pun meminta kepada wakil rakyat mempertanggunjawabkan kunker untuk pembangunan Kota Tangsel. Bahkan Zaki menilai, selama ini belum ada satu pun bukti nyata hasil dari kunker tersebut. ”Kalau perlu hasilnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan ke masyarakat agar masyarakat tahu apa hasil dari kunjungan tersebut. Jangan hanya sebatas laporan surat perintah perjalanan dinas saja. DPRD juga harus bersinergi dengan pemerintahan daerah tentang hasil kunjungan tersebut,” ucapnya.
Zaki menilai, kunker yang dilakukan anggota dewan tak sebanding dengan hasil yang diberikan anggota dewan kepada rakyat. Selama ini, kegiatan kunker tak ubahnya seperti studi banding anak sekolah ke tempat lain. ”Soal referensi kan bisa dipelajari melalui surat atau browsing ke internet. Apalagi teknologi multimedia saat ini cukup canggih. Kalaupun berangkat kunker kenapa harus berjamaah, kan bisa diwakili ketua Pansus bersama staf sekretariat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tangsel Moch Ramlie mengatakan, pihaknya akan segera membahas sejumlah Rencana Peraturan Daerah (Raperda) pada 2016 ini. ”April sudah dilakukan pembahasan,” katanya. Ramlie pun menegaskan, pihaknya akan memanggil bagian hukum Pemkot Tangsel untuk secepatnya menyerahkan draf Raperda yang nanti akan dibahas dewan.  (ded/els/wan)

sumber : metropolitan.id