DPD RI: Taksi Online Manfaatkan Kekosongan Hukum, Harus Dijawab Pemerintah

188
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | SENAYAN  – Senator Indonesia asal DKI Jakarta, Abdul Azis Khafia, prihatin terhadap ekses unjuk rasa angkutan umum di Ibukota yang menelan korban. Karenanya ia berharap pemerintah segera mengambil langkah taktis untuk menghindari konflik horisontal berkelanjutan.

“Jakarta ini etalase negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menjadi barometer kondisi negeri ini. Kami meminta pemerintah segera mencari solusi cepat untuk mengatasi permasalahan transportasi tersebut,” ujarnya seusai berbicara dalam diskusi bertema Deparpolisasi & Calon Independen di Gedung DPD Senayan, Rabu (23/3).

Penyelesaian cepat tersebut, ia menjelaskan, tidak harus menunggu revisi undang-undang terkait seperti UU Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ). Melainkan, katanya, bisa dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) yang difasilitasi Menkopolhukam mewadahi Kemenhub, Kominfo, Organda, dan Pemda terkait.

SKB itu di antaranya mengatur tarif, perijinan, dan aturan terkait yang berlaku sama antara taksi konvensional dan online.”Terus terang taksi online itu memanfaatkan kekosongan hukum (abuse of law) oleh pelaku ekonomi, dan di situlah akar permasalahan yang harus dijawab pemerintah,” tandas pemilik suara independen 368.000 suara warga Jakarta itu. (Pos Kota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here