Minta Diakui Sebagai Pejabat Negara, 9 Mantan Anggota DPRD Sukabumi Tunggu Putusan MK

132
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | Hari ini, Selasa (22/3/2016), Mahkamah Konstitusi dijadwalkan memutus gugatan perkara nomor 4/PUU-XIV/2016. Dalam perkara tersebut dilakukan pengujian materi (judicial review) terhadap norma dalam dua Undang-undang.

Dua Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Satu permohonan memohonkan pengujian norma dalam dua Undang-Undang itu,” tutur Juru Bicara MK, Fajar Laksono, saat dihubungi, Selasa (19/3/2016).

Ia menambahkan, pemohon perkara terdiri dari pemohon I hingga pemohon IX yang seluruhnya merupakan mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sukabumi.

Para pemohon, menurut Fajar, mempersoalkan perbedaan kedudukan hukum antara kepala daerah dengan Anggota DPRD.

“Intinya, karena kepala daerah adalah pejabat negara. Sementara, Pemohon selaku Anggota DPRD tidak diakui sebagai pejabat negara,” papar dia.

Adapun, perkara ini dijadwalkan akan dibacakan oleh hakim konstitusi pada pukul 11.00 WIB.

sumber : nasional.kompas.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here