Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Adil. Tidak Etis Petinggi BPJS Minta Gaji Setara BUMN

123
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | JAKARTA – Perkumpulan Prakarsa menilai, argumen BPJS Kesehatan bahwa kenaikan iuran harus dilakukan sebagai akibat dari defisit berjalan sebesar Rp 4 triliun sebenarnya tidak adil.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan menyebut, dengan menaikkan iuran, BPJS Kesehatan sesungguhnya tengah menutup mata atas praktik inefisiensi dan kebocoran yang terjadi dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

“Pemerintah, baik presiden, wapres, maupun menteri kesehatan harus berani mendorong BPJS Kesehatan lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana iuran BPJS sehingga berbagai kecurigaan dan kemungkinan defisit bisa dicegah,” ujar Maftuch dalam keterangan resmi, Selasa (22/3/2016).

Selain soal efisiensi dan akuntabilitas, pemerintah dan dewan jaminan sosial nasional harus memastikan bahwa BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dikelola secara terbuka dan non-profit.

Menurut perkumpulan Prakarsa, perlu ada ‘revolusi mental’ di kalangan petinggi BPJS.

BPJS Kesehatan adalah lembaga wali amanat yang sifatnya non-profit.

Jadi, tidak etis jika petinggi dan karyawan BPJS mendapatkan gaji yang sama dengan mereka yang bekerja di BUMN profit.(trimbunnews)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here