Target Perolehan Pajak di Sukabumi Naik 40,8 Persen

134
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mendorong para pegawai negeri sipil (PNS) dan pengusaha untuk membantu memaksimalkan pajak di Kabupaten Sukabumi.

Pasalnya, dari total APBD 2015 Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 2,2 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) hanya mencapai Rp 400 miliar atau 18,1 persen. Sedangkan sisanya sebesar 81,9 persen, merupakan transfer dari pusat ke daerah.

 Hal tersebut dipertegas oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi, Siswana Sudjana. Menurutnya, dari realisasi 2015 sebesar Rp 907,8 miliar, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan 2015 adalah sebesar Rp 35,91 miliar atau 111,06 persen dari target sebesar Rp 32,33 miliar.

“Dan kami tetapkan target di 2016 ini sebesar Rp 1,28 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 370,2 miliar atau 40,8 persen,” jelasnya.

Hal tersebut diyakininya akan berhasil. Lantaran, semua program telah dilakukan untuk membentuk kesadaran wajib pajak pada warga Sukabumi, baik PNS maupun warga biasa.

“Kita punya E-Filling yang nantinya warga wajib pajak bisa melakukannya kapan dan di mana saja,” jelas Siswana.

Selain itu, pihaknya pun akan menindak tegas kepada pelanggar pajak jika mengulur-ngulur waktu pembayaran maupun bermain dengan angka pajak.

“Jika yang telat akan didenda dan jika ada yang bermain-main dengan angka pajak seperti pengurangan atau yang lainnya, akan dilaporkan dan KPK supaya terjun langsung menanganinya,” jelasnya.

 Dengan ditumbuhkan penghasilan pajak sebesar 40,8 persen dari realisai 2015 tersebut, Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyambut baik persoalan tersebut.

Malahan, pihaknya langsung mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pajak. Menurutnya, peran serta aparatur pemerintahan serta pengusaha saat ini sangat diperlukan untuk menggenjot target pajak tersebut.

“Kami menyesuaikan dengan UU, yang penting semua harus memperlancar serta taat akan pajak,” jelasnya.

Dirinya meyakini, target tersebut akan tercapai. Lantaran, dirinya menargetkan, beberapa pekerjaan atau proyek yang melibatkan pemerintah daerah harus dilakukan pengerjaannya oleh pengusaha atau kontraktor yang berasal dari Kabupaten Sukabumi.

“Nantinya, kontraktor yang berkaitan dengan pemda harus dimaksimalkan, badan hukumnya harus di Sukabumi dan bayar pajaknya pun harus di Sukabumi,” tegasnya.

Hal tersebut menurutnya, dilihat dari kemampuan kontraktor yang dinilai masih mampu menangani pekerjaan yang ada di Sukabumi dan tak kalah dengan yang di luar Sukabumi.

 “Jika orang Sukabumi bisa, kenapa harus diserahkan kepada orang luar Sukabumi,” jelasnya.

Ia pun menjelaskan, jika persoalan tersebut telah disampaikan kepada pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi, agar nantinya proyek yang sifatnya permanen benar-benar bisa dimaksimalkan di Kabupaten Sukabumi.

“Termasuk jika ada yang subkontraktor juga kita genjot supaya ditangani oleh orang Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya. (pojoksatu.id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here