DPD: Jokowi,JK, Menteri, Anggota Dewan, dan Semua Pejabat Harus Tes Urine

116
SHARE

BHARATANEWS.ID | JAKARTA – Kalangan DPD RI berpendapat, negara sudah benar-benar darurat Narkoba, setelah Bupati Ogan Ilir (OI) Ahmad Wazir Noviadi, ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional(BNN) karena diduga menggunakan narkoba jenis shabu. Oleh karena itu,semua pejabat negara, mulai dari Presiden, Wapres, Anggota Dewan, sampai camat dan kepala desa harus tes urine narkoba.

Hal itu ditegaskan Anggota Komite I DPD RI, Muh. Asri Anas. Ia mengatakan penangkapan itu bukti bahwa pengguna narkoba menyentuh seluruh kalangan tidak perduli pejabat publik. “Ini benar-benar sudah darurat narkoba,” kata Asri dalam keterangan tertulisnya.

Untuk itu, Asri meminta Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan kepada BNN agar mengambil tes urine seluruh pejabat dari pusat sampai daerah untuk mengetahui penggunaan narkoba.

“Dimulai dengan tes urine semua pejabat mulai dari Presiden, DPR, DPD, gubernur, bupati, walikota, DPRD, semua kepala dinas, camat, kepala desa, dan kepala dusun. Semuanya menjalani tes urine,” kata Asri.

Menurut Asri, seluruh PNS, anggota TNI dan Polri untuk menjalani tes urine dan hasilnya diumummkan secara terbuka melalui media massa. “Jika terbukti positif menggunakan narkoba maka harus dipecat,” kata Asri.

TES URINE DI DPD

Asri menegaskan bahwa DPD RI menantang BNN untuk tes urine seluruh anggotanya dan juga seluruh pejabat dan staf DPD di pusat dan daerah. “Jika berkenan, BNN tes urine di DPD sebelum tanggal 17 Maret 2016, sebelum rapat paripurna DPD RI menjelang masa reses,” kata Asri.

Senator asal Sulawesi Barat ini juga mengundang Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) serta seluruh pejabat tinggi negara untuk hadir pada tes urine yang akan diadakan DPD RI.

“Ini sebagai awal dan simbolisasi dukungan DPD RI dan pemerintah perangi narkoba secara nasional. Kami juga menantang presiden untuk mendeklarasikan perang terhadap narkoba secara terbuka,” kata Asri.

Menurut Asri, pemberantasan pengguna narkoba harus dimulai dari aparatur dan pejabat negara. Mereka harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

“Tindakan tegas harus diambil terhadap aparatur negara yang memakai narkoba,” kata Asri.

SUDAH MERASUK DAN MERUSAK

Asri mengatakan bahwa narkoba sudah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penangkapan Bupati Ogan Ilir yang diduga menggunakan narkoba bukti bahwa narkoba sudah merasuk dan merusak pejabat dan aparatur negara.

“Bagaimana mau bicara perang narkoba kalau pejabatnya tidak bersih dari narkoba?” kata Asri.
Dijelaskan setelah tes urine dilakukan di kalangan pejabat negara maka seterusnya hal yang sama digalakkan di kantor-kantor swasta.

Asri prihatin dengan data BNN bahwa pengguna narkoba terus merangkak naik dari tahun ke tahun.
Tak hanya di perkotaan, pengguna narkoba bahkan sudah memasuki perdesaan. Penggunanya tidak hanya dari kalangan orang-orang dewasa, bahkan yang lebih memprihatinkan lagi generasi muda yang mengenyam pendidikan di bangku sekolah juga banyak coba-coba menggunakan narkoba.

“Maka perlu langkah revolusioner mengatasi hal ini. Tak bisa cara yang biasa-biasa saja,” kata Asri.

DPD RI, menurut Asri, sangat setuju BNN diberikan kewenangan lebih luas lagi untuk memberantas peredaran narkoba.
Lembaga ini harus setingkat Kementerian yang memiliki anggaran besar serta peralatan teknologi canggih serta sumber daya manusia (SDM) handal.

“Kami siap membahas regulasi penguatan BNN dalam bentuk revisi UU,” kata Asri.