Tawarkan Solusi, Bukti KPK Tak Berdaya Soal LHKPN?

104
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | JAKARTA  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan sebuah solusi kepada para pejabat negara untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka ke lembaga antirasua tersebut.

Penawaran solusi tersebut oleh beberapa pihak dinilai sebagai bukti, ketidakberdayaan KPK untuk memberikan sanksi kepada para pejabat negara yang belum menyerahkan LHKPN.

Salah satu solusinya adalah dengan mempersiapkan pengisian LHKPN secara online. Solusi ini sebagai bentuk kemudahan bagi pejabat negara yang memiliki banyak alasan mengisi LHKPN selama ini. Selain karena kesibukan, para pejabat negara beralasan memiliki kesulitan dalam mengisi formulir LHKPN.

“Dengan via online, diharapkan para pejabat negara tidak punya alasan lagi untuk tidak menyerahkan LHKPN kepada KPK. Untuk saat ini, yang via online sedang dibangun,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif saat dikonfirmasi, Kamis (17/3).

Selain itu, KPK juga menawarkan solusi lain dengan bersedia membantu para pejabat negara untuk menyerahkan kewajibannya itu. “Tim KPK siap diundang untuk membimbing secara teknis, itu kalau mereka mau. Misalnya saja hari dan besok, KPK tengah mensosialisasikan bantuan teknis LHKPN di Universitas Padjajaran, Bandung. Di situ, para pejabat bisa meminta bantuan KPK. Soal susah, itu hanya cari-cari alasan saja,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Saut Situmorang, menjelaskan bahwa KPK tidak bisa memberikan sanksi kepada para pejabat negara yang belum menyerahkan LHKPN karena terkendala undang-undang.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar segera dibuat undang-undang soal pemberian sanksi kepada pejabat negara yang malas menyerahkan LHKPN. “Itu harus melihat undang-undang, kita kan bekerja berdasarkan undang-undang. Di mana belum ada sanksi kalau menurut undang-undang,” tegas Saut.

Hingga Rabu (16/3) kemarin, KPK sudah menerima 250 ribu lebih LHKPN dari para pejabat. Namun banyak penyelenggara negara yang belum melaporkan atau tidak memperbaharui laporan kekayaannya.

203 Anggota DPR Belum Lapor

KPK sudah mengungkap adanya 203 orang dari total 545 anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN. Bahkan dari 203 anggota DPR itu ada 69 orang yang belum melapor sama sekali. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa kesulitan yang dialami para pejabat dalam mengisi LHKPN, hanya alasan saja.

“Memang ada yang kesulitan mengisi formulirnya (LHKPN). Tapi, hal itu bukan jadi alasan. Semua tergantung niat. Kalau dibilang repot, kita sudah terima 250 ribuan LHKPN tuh. Masak yang itu bisa, yang lain tidak. Kalau dibilang repot, argumennya ada. Kalau dibilang sudah mengisi, pertama ya memang susah,” tandas Pahala di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pahala juga menjelaskan bahwa setelah LHKPN nantinya diserahkan oleh pejabat, KPK bakal bersurat kepada bank, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Samsat.

“Ke bank saya tanya ini orang rekeningnya mana saja? Isinya berapa. Ke BPN saya nanya ada tidak sertifikat atas nama ini orang, istri atau anaknya. Ke Samsat juga ditanya ada tidak kendaraan atas nama ini orang. Dapat kan datanya, kita bandingin dengan yang dilaporkan,” kata Pahala.

Jika nantinya ada perbedaan, pihaknya bakal mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. Jika pejabat tersebut beralasan lupa, maka Pahala hanya bisa memerintahkan untuk diperbaiki kembali.

Namun jika di bank ada transaksi aneh-aneh, maka pihaknya akan melaporkan ke bagian dumas (pengaduan masyarakat) KPK. “Tapi belum ada yang sukses. Malah dari dumas yang minta ke kita. Bukti memperkuat tapi bukan bukti untuk case baru. Jadi sejauh ini kekuatan LHKPN cuma segitu,” jelasnya.

Pahala juga mengeluhkan tidak tercantumnya DPRD sebagai penyelenggara negara yang wajib menyetorkan LHKPN dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Karena itu KPK mengusulkan dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang LHKPN dengan lebih optimal.

“Selama ini yang bikin undang-undang lupa karena ditulis cuma DPR, jadi DPRD bisa berkelit. Tapi ada juga DPRD yang menyampaikan. Tapi sebagian besar memang berkelit dari UU,” ujar Pahala. (Pos Kota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here