Menteri Marwan: Pengendalian Intern Vital Agar Pembangunan Tak Melenceng

82
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | JAKARTA  – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  memegang peran yang amat vital agar arah pembangunan tak melenceng.  SPIP akan mewujudkan terbangunnya sebuah pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel dan efisien.

Hal itu diungkapkan Menteri  Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar dalam Sarasehan ‘Pengawasan Kemendesa PDTT’ di Jakarta, Kamis (17/3). Ia menegaskan pengawasan intern SPIP mewujudkan terbangunnya sebuah pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel dan efisien.

Menurut dia, sistem pengendalian intern sendiri adalah sebuah proses yang integral dalam seluruh tindakan dan kegiatan, yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, membangun sebuah sistem yang baik terutama dalam organisasi yang masih melakukan penataan tentu bukan pekerjaan sekali jadi.

“Kita mencatat,  berdasarkan laporan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI pada TA 2014/2015, diperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengendalian intern di lingkungan Kementerian Desa PDTT, yaitu pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan serta pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” kata Marwan.

Kemendes PDTT dalam hal ini menyambut peraturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri No 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPIP, dan Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Kemendes PDTT.

Marwan Jafar mengatakan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan SPIP di Kemendes PDTT. Pertama, sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan kegiatan dan dilaksanakan  secara terus–menerus.

Kedua,dipengaruhi oleh manusia dalam memberikan kontribusi yang positif untuk melaksanakannya. Ketiga, memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan yang mutlak. Keempat, diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat kerja dan fungsi kementerian.

“Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bukan semata–mata menjadi tugas Menteri, tetapi menjadi tugas segenap jajaran di Kementerian,” ujarnya.

Mampu Meningkatkan Kinerja

Pada Sarasehan tersebut, Menteri Marwan meyakinkan jajaran Kementerian penguatan SPIP tersebut akan mampu meningkatkan kinerja kementerian. Ia mengajak seluruh jajaran kementerian, agar terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaran kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan pada satuan kerja masing–masing.

“Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, selagi ada kemauan pasti bisa kita selesaikan. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pasti bisa. Mudah–mudahan melalui penguatan SPIP, dapat meningkatan kinerja kita,” ujarnya.

Selain itu, Menteri Marwan juga mengajak jajaran kementerian untuk melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian melakukan peningkatan peran Inspektorat Jenderal melalui pendampingan, review, monitoring dan evaluasi, meningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, dan meningkatkan koordinasi dengan BPKP.

Keseriusan Menteri Marwan dalam melaksanakan SPIP terlihat, dengan adanya perbaikan hasil evaluasi laporan keuangan. Selain itu juga telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan keuangan Tahun 2014 sesuai target dan batas waktu yang telah disepakati.

“Kita juga telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan triwulan III dan tahunan(unaudited), tingkat Eselon 1 tahun 2015 secara baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita juga harus memastikan bahwa seluruh rekomendasi BPK, ditindaklanjuti sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tidak terjadi lagi temuan berulang pada tahun 2015,”  ujarnya.

Di sisi lain, Kemendesa PDTT juga akan menyelesaikan likuidasi entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan akibat perubahan nomenklatur Eks Kementerian PDT dan entitas Eks Kementerian Nakertran maupun likuidasi entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan satker Dekon/TP dilingkungan Kemendes PDTT.(Pos Kota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here