KPK Mulai Bidik Keterlibatan Pihak Lain Terkait Kasus di PUPR

112
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | JAKARTA  – Setelah resmi menahan anggota DPR RI, Budi Supriyanto (BSU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membidik keterlibatan pihak lain dalam kasus  yang sama.

Dalam hal ini adalah kasus dugaan korupsi terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016. Apalagi sebelumnya dikabarkan ada 24 dari 56 anggota Komisi V DPR yang diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari Direktur Utama (Dirur) PT Windu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir.

Kabar itu muncul dari pernyataan Kuasa Hukum Abdul Khoir, Haeruddin Massaro beberapa waktu lalu. Namun siapa-siapa saja yang menerima pemberian hadiah atau janji dari kliennya, Haeruddin enggan membeberkannya kepada para wartawan.

Menurut Haerruddin, sesuai dengan penjelasan kliennya yang biasa kerja sebagai kontraktor, setiap anggota DPR punya beberapa paket pekerjaan. Paket-paket inilah yang biasanya disalurkan kepada kontraktor-kontraktor di daerah lewat Balai Besar Pelaksana Jalan  Nasional (BBPJN).

Dalam perkara ini, lanjut Haeruddin, kliennya diperkenalkan kepada para anggota DPR melalui orang-orang BBPJN IX Ambon yang dikepalai Amran HI Mustari. Namun dalam beberapa kesempatan, Amran yang sudah beberapa kali dipanggil oleh penyidik KPK kerap membantah jika dirinya mengenal Abdul Khoir.

Tidak hanya memanggil Amran, KPK bahkan sudah lebih dulu menggeledah kantor BBPJN IX di Ambon, Maluku pada Januari 2016 lalu. Dugaan-dugaan inilah yang masih terus didalami KPK. “Masih lanjut, biar benar, biar adil, biar jujur,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Rabu (16/3).

Tersangka Baru

Namun Saut meminta semua pihak untuk bersabar dalam menetapkan tersangka baru, mengingat perkara ini diduga melibatkan banyak pihak sehingga mengusutannya juga dilakukan secara ekstra.

Tidak hanya Amran dari pihak BBPJN, KPK juga sudah memeriksa sejumlah anggota DPR untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Di antaranya, Musa Zainudin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kemudian Yasti Soepredjo Mokoagow dan Andi Taufan Tiro dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Lalu Fauzih H Amro dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) serta Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat Michael Wattimena.

Tidak hanya itu, para pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR yang bakal menggarap proyek ini, juga tidak luput dari pemeriksaaan KPK.

Penyidik KPK bahkan sudah lebih dari dua kali memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Hedijanto W Husaini untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Hingga saat ini, KPK baru menetapkan lima orang sebagai tersangka. Terakhir, KPK bahkan sudah resmi menahan anggota DPR dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Budi Supriyanto pasca dilalukan jemput paksa pada Selasa (15/3) kemarin.

Memperpanjang Masa Penahanan

Sebelumnya, KPK sudah menahan kolega Budi, yakni politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Damayanti Wisnu Putranti beserta dua orang stafnya, yakni Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin.

Guna mendalami penyidikan dalam kasus ini, KPK bahkan sudah memperpanjang masa tahanan Damayanti, Julia, dan Desy untuk 30 hari ke depan, terhitung sejak Senin (14/3) lalu. Sedangkan Abdul Khoir bakal segera memasuki persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkaranya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), awal pekan ini.

Dalam perkara ini, Budi, Damayanti, Julia, dan Dessy diduga menerima hadiah atau janji dari Abdul Khoir. Atas perbuatannya, mereka dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementara Abdul Khoir disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Pos Kota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here