Dunia Transportasi Kisruh Akibat Pemerintah Biarkan Angkutan Online

158
SHARE

BHARATANEWS.ID | SENAYAN  – Kalangan Wakil Rakyat meradang terhadap polemik angkutan umum berbasis online. Mereka menilai adanya unsur pembiaran dan kelalaian pemerintah atas pemberlakuan transportasi berbasis aplikasi.

“Sudah setahun lalu, pemerintah diingatkan masalah angkutan aplikasi ini. Kenapa dibiarkan? Dan kenapa setelah ramai dan banyak demo atau unjuk rasa, pemerintah baru kelabakan sekarang. Jelas ada kelalaian pemerintah, “ ujar Muhidin M Said, wakil ketua Komisi II Perhubungan di Gedung DPR Jakarta, Rabu (16/3).

Dijelaskannya, angkutan umum berbasis aplikasi tersebut tidak sesuai UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana Pasal 7 ayat (1) bab V tentang penyelenggaraan dijelaskan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

Jadi, katanya, agkutan umum wajib erbadan hukum, jelas alamat perusahaan dan pendiri perusahaannya diketahui dengan jelas. Kejelasan identitas perusahaan tersebut, yang membuat izin operasional perusahaan angkutan itu diterbitkan oleh pemerintah.

“Jangan masalah ini dibiarkan berlarut-larut. Kalau ada izin dari pemerintah clear persoalan. Kalau tidak ada tutup, supaya ada kepastian hukum, “ ujar politikus Golkar itu.(Pos Kota)