Jabat Kepala BNPT, Tito Sepakat Revisi UU Terorisme

130
SHARE
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait peristiwa terorisme di Ibukota disaksikan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/1). Pemerintah melalui Menko Polhukam menyatakan berduka cita untuk para korban teroris di gedung Cakrawala dan Jalan Thamrin Jakarta Pusat dan meminta masyarakat untuk bersatu padu menghadapi aksi terorisme yang menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian berhubungan dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang berpusat di Raqqa. ANTARA FOTO/Andika Wahyu/foc/16.

BHARATANEWS.ID | JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian akan diresmikan menjadi Kepala Badan Nasional Penggulangan Terorisme (BNPT), pada Rabu 16 Maret 2016 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Tito pun memberikan tanggapan terkait revisi Undang-Undang terorisme sebelum nantinya disahkan menjadi Kepala BNPT. Dia mendukung penuh revisi Undang-Undang (UU) Terorisme untuk menyempurnakan UU yang sebelumnya.

“Saya mendukung, kenapa? Karena UU teroris Nomor 15 tahun 2003 itu adalah dari Perpu No. 1 tahun 2002, Perpu itu dibuat untuk merespon bom bali saja. Saat itu kita belum tahu pelakunya siapa, jaringan mana, motifasi pelaku meledakkan bom bali, sehingga UU ini hanya mengkriminalisasi perbuatan tertentu dengan ancaman hukuman berat,” ujar Tito di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, (15/3/2016).

Sementara itu, Tito pun menerangkan pasca Bom Bali tersebut seharusnya ada penyempurnaan dalam UU Terorisme lantaran sudah banyak pengembangan dalam jaringan terorisme di Indonesia.

“Nah sekarang sudah lewat 13 tahun, operasi sudah seribu lebih ditangkap, interview sudah dilakukan, sekarang ini kita sudah memiliki peta yang sangat jelas jaringan terorisme, dia berkelompok, berafiliasi dengan kelompok internasional, kemudian mereka memiliki jaringan dulu Al-qaeda sekarang ISIS,” jelasnya.

Menurut Tito, dalam revisi UU tersebut nantinya akan dimasukkan materi pencegahan, karena gerakan radikalisasi di Indonesia sudah menyebar luas. Sehingga, perlu ada poin yang memperkuat pengawasan serta pencegahan.

“Mereka ini terkena faham radikal ideologi radikal. Yang ibarat penyakit menular, artinya kegiatan-kegiatan pencegahan harus dikenal dalam UU itu. dalam UU itu engga mengenal istilah pencegahan, harus juga memperkuat bagaimana agar kerjasama internasional dipermudah, penanganan lintas batas transnasional akan lebih mudah,” tukasnya.(okezone.com)