Soal Hotman Minta Jaksa Yulianto Diganti, Prasetyo; “Apa Kewenangan Dia!”

109
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | JAKARTA – Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan Hotman Paris Htapea, kuasa hukum Harry Tanoesoedibjo (HT) tidak berkewenangan mengganti Jaksa Yulianto sebagai jaksa penyidik kasus Mobile-8 Telecom.

“Apa kewenangan dia. Gak ada kewenangan mereka. Kita lihat lah. Itu terbukti bahwa mereka mengintervensi kita. Nggak apa. ini kewenangan kita, ini masalah kita, domain kita. Rasanya tidak ada satupun pihak yang bisa memengaruhi kita,” kata Prasetyo, di Kejaksaan Agung, Jumat (11/3).

Yulianto tercatat juga sebagai Kasubdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

Penegasan ini menjawab pernyataan kuasa hukum HT, Hotman Paris Hutapea, Kamis (10/3), yang minta Jaksa Agung mengganti Yulianto sebagai tim penyidik kasus Mobile dalam sebuah surat, yang telah dikirim ke Prasetyo, seminggu lalu.

Alasan Hotman saat dihubungi oleh wartawan, adalah adanya konflik kepentingan, karena Yulianto yang melaporkan HT ke Mabes Polri terkait SMS bernada ancaman dari HT. HT tidak tinggal diam, dia balik melaporkan Yulianto ke Polri, dengan tuduhan pencemaran nama baik.
TIDAK USAH TAKUT

Pada bagian lain, Jaksa Agung sudah menerima laporan dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah bahwa HT tidak memenuhi panggilan tim penyidik, Kamis (9/3) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Mobile-8 Telecom. “Kemarin Harry Tanoe diundang tapi katanya gak datang. Alasannya Saya gak tau apa. Alasan nya keluar kota ya kita tunggu sampai dia memenuhi kewajiban untuk diundang.”

Namun yang pasti, lanjut Prasetyo,”kalau nggak salah gak usah takut, datang aja. itu aja kuncinya.

Hotman Paris Hutapea menjelaskan kliennya belum bisa memenuhi panggilan Kejagung, sebab HT ada kesibukan di luar kota. “Apalagi, surat panggilan baru datang Selasa sore, Rabu libur. Kamis pagi, dia ke luar kota, karena sudah dijadwalkan,” ungkapnya seraya minta penjadwalan pemeriksaan, 21 atau 22 Maret mendatang.

DIRJEN PAJAK

Tentang pernyataan banyak pihak, diantaranya Dirjen Pajak bahwa kasus Mobile-8 bukan kasus korupsi, tapi kasus pajak?

Jaksa Agung balik bertanya kepada wartawan. “Apakah benar dia bicara seperti itu? Kita akan undang Dirjen Pajak. Kita telepon Dirjen Pajak (ngaku) gak pernah ngomong seperti itu. Tolong diklarifikasi sumbernya darimana. Mengapa mereka berani mencatut nama Dirjen Pajak mengatakan tidak ada masalah di situ.”

Kasus ini terkait dengan dugaan rekayasa dalam penjualan produk telepon genggam antara PT Mobile-9 dengan PT Djaja Nusantara Komunikasi (DNK). Menurut kejaksaan seolah-olah ada transaksi antara keduanya senilai Rp80 miliar, 2007-2009.

Praktinya, tidak ada. Langkah itu diduga ‘akal-akal-an’ PT Mobile guna mendapatkan pergantian pajak (restitusi) sebesar Rp10,7 miliar pada KPP Surabaya, tahun 2009.(Pos Kota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here