BPN Kabupaten Bogor Turun ke Desa Galakkan Program Sertifikat Lahan

137
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR  – Program pembuatan sertifikat ke desa-desa yang dinamakan Saba Desa terus digalakkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Selasa (7/3/2016), puluhan warga Kecamatan Cileungsi dan sekitarnya mendatangi Kantor Desa Cileungsi dalam pembuatan sertifikat.

Sejumlah warga antusias dengan program ini. “Saya cuma diminta memasukan data dan persyaratan yang dibutuhkan. Saya mau meningkatan hak tanah dengan persyaratanyan, foto copy akte jual beli, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), KTP, dan Kartu Keluarga (KK). Setelah persyratan lengkap, saya diminta datang ke Kantor Desa Cileungsi Kidul, saat itu juga sertifikat saya selesai,” ujar Anwar, warga setempat.

Untuk peningkatan hak tanah seluas 200 meter, Anwar mengaku hanya mengeluarkan biaya Rp50.000. “Selain melayani sertifikat, pegawai BPN juga melayani soal pertanyaan seputar pembuatan sertifikat dan lain semacamnya,” tambahnya.

Kepala BPN Kabupaten Bogor Amin Arsyad mengatakan, Kantor Desa Cileungsi Kidul ini dijadikan base kamp buat program Saba Desa untuk melayani warga Bogor bagian timur. “Selain peminatnya banyak, kantor desa ini sudah dilengkapi internet, sehingga dijadikan posko program Saba Desa,” ujarnya.

Sedangkan Kasi Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Bogor Muhammad Noorsamsi mengatakan, program ini dinamakan Saba Desa yang artinya menyapa masyarakat pedesaan. “Sedangkan pengurusan tanah yang dilayani baru sebatas, pengecekan sertifikat, perubahan hak, penghapusan hak tanggungan, peralihan hak, surat keterangan pendaftaran tanah dan pendaftaran hak tanah pertama kali,” jelasnya.

Terpisah Kasi Penetapan Hak Atas Tanah Kantor BPN Kabupaten Bogor AW Ganjar menerangkan, program untuk membantu program pertanahan nasional, sekaligus menghapus stigma yang selama ini berkembang jika pelayanan sertifikat itu rumit, berbelit, dan makan waktu sertta biaya besar. “Kami bertekad, porgram ini akan terus digalakan hingga merambah ke desa-desa di Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Dia berharap, setelah masyarakat mendapatkan sertifikat, persoalan tanah yang dibawa ke ranah hukum dapat berkurang sekaligus sertifikat itu dapat dijadikan sebagai fungsi sosial, sebab dapat dimanfaatkan sebagai jaminan ke perbankan untuk mendapatkan modal. “Artinya dapat dijadikan jaminan ke bank untuk menambah modal usaha atau bertani,” tukasnya.(Pos Kota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here