Mendorong Transparansi BPJS

136
0
SHARE

BHARATANEWS.ID –¬†¬†KASUS penolakan pasien oleh rumah sakit (RS) di Tanah Air ibarat lagu lama. Penerapan sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pun belum mampu menghilangkan kasus-kasus tersebut. Layanan BPJS belumlah maksimal.

Di Lampung, Ombusman menilai layanan tidak maksimal terhadap pasien di rumah sakit negeri maupun swasta akibat tidak transparannya sistem yang dipakai oleh BPJS dan pihak rumah sakit (Lampung Post, 17/2). Penolakan pasien terjadi karena tidak ada keterbukaan, termasuk standar pelayanan.
Sejumlah warga yang berobat di rumah sakit selalu ditanya menggunakan BPJS atau umum. Ketika menjawab BPJS, warga harus melengkapi administrasi dan pelayanan kesehatan, dikesampingkan dulu. Atau, dengan seketika pihak RS menyatakan kamar kosong, obat habis, dokternya tidak ada, dan sebagainya.

Hal seperti itu tidak terjadi pada pasien yang menggunakan pelayanan umum atau asuransi swasta lainnya. Ibarat kata, pasien umum atau asuransi swasta dapat melaju nyaman di jalan tol saat menerima layanan kesehatan. Sementara pasien BPJS harus tersendat-sendat di jalan semerawut penuh macet. Diskriminasi, itulah akhirnya yang dikeluhkan masyarakat.

Desakan BPJS lebih transparan soal kerja sama pihak rumah sakit pun disampaikan DPRD Lampung. Tetapi, pihak BPJS tidak mau kerja sama pihak rumah sakit itu diketahui publik. Saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Lampung, Kamis (3/3) lalu, pihak BPJS mengaku belum bisa memutuskan untuk memberikan softcopy perjanjian kerja sama tersebut kepada DPRD.
Harus diakui, sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang melingkupi seluruh warga negara Indonesia perlu waktu untuk dapat diterapkan secara sempurna. Terlebih, BPJS Kesehatan sejak beroperasi beberapa tahun lalu dibayang-bayangi defisit dan kekacauan layanan karena belum memadainya fasilitas kesehatan maupun terbatasnya tenaga medis.

Saat ini, waktu tunggu pasien pengguna BPJS lebih lama dari umum karena banyaknya peserta layanan ini. Dan yang menjadi masalah, belum semua rumah sakit swasta melayani pasien BPJS. Wajar saja, karena belum ada aturan mewajibkan rumah sakit swasta bekerja sama dengan BPJS. Karena itu, pemerintah perlu menerbitkan aturan terkait beserta ancaman sanksi pelanggarannya.

Rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Ada standar layanan kesehatan yang harus dipatuhi. Pasien wajib dirawat secara paripurna, bukan setengah-setengah, apalagi ditolak. Ketika semua rumah sakit menjadi mitra BPJS, soal transparansi layanan tersebut menjadi amat penting.
Namun, menyerahkan segala rupa soal Jaminan Kesehatan Nasional sepenuhnya kepada pihak BPJS juga bukan sikap bijak karena lembaga ini hanyalah eksekutor. Kendali penuh tetaplah pemerintah selaku regulator dan penyedia infrastruktur layanan kesehatan. Sebab, pemenuhan hak atas jaminan sosial adalah tugas negara. Itu merupakan perintah konstitusi yang wajib dilaksanakan. (lampost.co)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here