Merasa belum Dipecat, Dirut PDAM Cuti

150
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Meski Walikota Bogor Bima Arya menyatakan bahwa ia telah memecat Untung Kurniadi sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Pakuan, namun Surat Keputusan (SK) terkait pemecatan itu hingga kini belum juga dikeluarkan. Hal ini pun akhirnya dianggap Untung Kurniadi jika dirinya masih tetap menjabat sebagai Dirut di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu.

Untung Kurniadi mengatakan, hingga kini ia belum menerima SK Walikota terkait pemberhentian dirinya sebagai Dirut PDAM. Padahal, menurut Untung, ketika walikota menyatalan telah memberhentikan direksi PDAM, harus ada pertimbangan dari DPRD Kota Bogor. Namun, belum adanya surat tersebut (SK), walikota langsung melakukan pemberhentian. “Hingga kini saya belum menerima suratnya. Walaupun di beberapa pemberitaan sudah banyak yang mengatakan saya sudah diberhentikan,” ujar Untung kepada Metropolitan.

Untung juga mengaku bahwa sebagai anak buah walikota, dirinya akan tetap loyal serta fatsun kepada putusan walikota. Ia pun merasa masih sebagai Dirut PDAM. Untung pun berencana akan mengajukan cuti kepada walikota lantaran surat pemberhentiannya masih belum ada. “Selama suratnya belum ada, saya masih dirut. Maka dari itu, saya akan mengajukan cuti ke pak wali. Saya pun mau buat surat dulu kalau diizinkan baru saya cuti,” terangnya.

Aksi demonstrasi selama tujuh hari berturut-turut yang dilakukan karyawan PDAM atas dugaan Dirut PDAM telah bertindak sewenang-wenang dan tidak memenuhi asas proporsional serta kepatutan dalam membuat kebijakan dibantah Untung. Menurut dia, perhitungan jasa produksi bahwa dirut menerima jasa produksi paling tinggi 15 persen dari total jasa produksi. Sedangkan dalam klausul disebutkan bahwa direktur bidang menerima jasa produksi paling tinggi 90 persen dari jasa produksi direktur utama.

“Pada kenyataannya dari total jasa produksi berjumlah lebih dari Rp3,5 miliar dan direksi hanya menerima bagian jasa produksi sekitar Rp500 juta atau 15 persen dari total jasa produksi. Sedangkan sisanya berjumlah Rp3 miliar atau 85 persen dibagikan kepada dewan pengawas dan seluruh karyawan,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya membenarkan jika dirinya memang belum mengeluarkan SK terkait pemberhentian Dirut PDAM. Namun menurut dia, kebijakan pengangkatan dan pemberhentian ada di tangan walikota. Sehingga pertimbangan yang diberikan DPRD pun tak terlalu mempengaruhi keputusannya. “Semuanya sudah diambil. Nanti akan saya keluarkan suratnya jika surat pertimbangan dari DPRD sudah ada,” katanya.

Keputusannya untuk memberhentikan Untung Kurniadi dilakukan atas tuntutan yang disuarakan karyawan. Karena jika hal tersebut tidak ditempuh, maka akan berdampak kepada pelayanan. Oleh sebab itu, dalam mengambil keputusan, Bima sudah mengeluarkan pertimbangan yang menurutnya sudah berpihak kepada karyawan. “Saya melihat di lapangan karyawan harus didengarkan. Jadi harapan besar saya, kondisi kerja karyawan PDAM menjadi normal dan kondusif seperti semula,” paparnya.

Sementara itu, ketika ditanya jika Untung Kurniadi nanti menggugat ke PTUN atas putusan pemberhentiannya, Bima mengaku siap menghadapi semua risiko itu. “Itu merupakan risiko saya sebagai walikota. Maka itu saya siap menanggungnya,” kata dia.

Terpisah, Ketua DPC PKB Kota Bogor Heri Firdaus mengatakan, kebijakan yang diambil walikota memberhentikan Untung Kurniadi merupakan tindakan yang tepat. Karena menurut Heri, dalam memberhentikan Untung, walikota telah memprioritaskan karyawan PDAM yang kepentingannya lebih besar dibandingkan hanya seorang dirut. “Bukan maksud untuk membela, tetapi walikota sangat tepat dalam mengambil langkah untuk hal ini,” pungkasnya. (mam/b/ram/wan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here